Polres Bateng Tertibkan TI Ilegal Marbuk, Polres Lain Harus Mencontoh

Hal ini untuk meluruskan pendapat yang berkembang, bahwa penertiban aparat hukum terhadap tambang ilegal bukan hanya bersifat seremonial.

Polres Bateng Tertibkan TI Ilegal Marbuk, Polres Lain Harus Mencontoh
bangkapos.com/zulkodri
Anggota Babinsa Koramil 045 Gaya, bersama anggota Satpol PP Bateng ketika membongkar satu unit ponton TI rajuk yang beraktivitas di Kolong Marbukh eks KK Koba Tin, Selasa (21/04/2015).

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Langkah Polres Bangka Tengah menghentikan aktivitas tambang ilegal di Marbuk, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kemarin Jumat (22/12/2017) dinilai merupakan langkah yang tepat.

Bambang Herdiansyah, selaku Pengamat Pertimahan, kepada bangkapos.com, Sabtu (23/12/2017) mengatakan langkah yang dilakukan oleh Kapolres Bangka Tengah tersebut bertujuan agar tata kelola pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

"Aktifitas penambangan timah ilegal yang terjadi diwilayah hukum Bangka Tengah, tidak hanya terjadi di kawasan marbuk. Dan kedepan diharapkan upaya penertiban yang langsung dipimpin oleh Kapolres Bangka Tengah ini, tidak hanya berhenti dikawasan marbuk, tetapi dilakukan juga terhadap aktifitas penambangan ilegal yang beroperasi di eks KK PT Kobatin yang hingga saat ini, tetap marak beroperasi seakan tidak tersentuh oleh hukum," kata Bambang.

Dia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polres Bateng. Langkah penertiban ini hendaknya dilakukan juga oleh Polres- Polres lain di Bangka Belitung.

Tindakan ini lanjut Bambang, agar aktivitas penambangan ilegal yang menjadi penyumbang terbesar kerusakan lingkungan di Bangka Belitung dapat ditekan.

"Hilangnya penerimaan negara akibat kegiatan penambangannya, dilakukan dengan cara ilegal ini dapat dihindari.
Sebab tidak ada kewajiban apapun yang dapat ditagih dari kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin.

Bambang pun menyarankan untuk mengantisipasi tetap beroperasinya tambang ilegal paska penertiban, agar di setiap lokasi-lokasi yang ditertibkan, didirikan pos pengawasan terpadu yang melibatkan berbagai unsur TNI, Polri, Satpol PP dan unsur lainnya.

Hal ini sekaligus untuk meluruskan pendapat yang berkembang dimasyarakat, bahwa penertiban aparat hukum terhadap tambang ilegal bukan hanya bersifat seremonial.

Penulis: Hendra
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help