Aliansi Nelayan Belitung Minta Konsultasi Publik Raperda (RZWP-3-K) Digelar Juga di Belitung

Aliansi Nelayan Pulau Belitong Bersatu minta Konsultasi publik tentang RZWP-3-K diadakan di Belitung

Aliansi Nelayan Belitung Minta Konsultasi Publik Raperda (RZWP-3-K)  Digelar Juga di Belitung
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Ratusan nelayan dari berbagai perwakilan kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan aksi penolakan tambang laut di depan Gerbang halaman Kantor Gubernur Babel, Jum'at (29/12/2017). 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG TIMUR- Koordinator Aliansi Nelayan Pulau Belitong Bersatu Miftahudin angkat bicara terkait konsultasi publik dokumen antara draft Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Bangka Belitung di Kantor Pemprov Babel, Jumat (29/12/2017) hari ini.

Dia menantang para pihak untuk konfrontasi langsung dan menanyakan persertujuan ke masyarakat nelayan kecil di Pulau Belitung yang terancam rencana zonasi tambang di Pulau Belitung secara langsung.

Pihaknya juga meminta konsultasi publik juga dilakukan di Pulau Belitong, bukan hanya di Pulau Bangka.

"Kami mendapat mandat langsung dari Aliansi Nelayan Pulau Belitong Bersatu. Kami datang kesini dibiayai oleh Nelayan. Kami datang ke ruangan (konsultasi publik) ini setelah menempuh perjalanan panjang menggunakan jalur laut yang berlabuh di Pelabuhan Sadai," ujar Miftah melalui keterangan tertulis yang diterima Pos Belitung, Jumat (29/12/2017)

Dia menegaskan bahwa penolakan masyarakat nelayan telah disepakati pada berbagai aksi dan Rapat Dengar Pendapat beberapa waktu lalu.

"Dan hal tersebut juga senada dengan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan ( DKP) Beltim yang menyatakan sampai saat ini draft yang diusulkan oleh DKP untuk Beltim bebas tambang laut," ujarnya.

Miftah juga mengatakan, pihaknya meminta dan seharusnya uji publik dokumen antara draft awal ini juga diadakan di Belitung.

"Jangan hanya di Bangka. Karena provinsi kita masih Bangka Belitung, belum menjadi Provinsi Bangka. Biar kepentingan masyarakat Belitung bisa terakomodir secara keseluruhan dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan," kata dia.

Miftah juga mengatakan rapat konsultasi publik hari ini belum final. Disebutkan bahwa masih terdapat berbagai alternatif yang disampaikan oleh pihak konsultan khusus untuk Pulau Belitung

"Ada alternatif bebas tambang laut, dan ada juga alternatif muncul wilayah tambang laut baik di Beltim maupun Belitung induk. Dengan demikian pengawalan terhadap perumusan RZWP3K ini harus dikawal sampai medium akhir mengingat sampai sekarang tidak ada jaminan bagi laut Belitung bebas tambang laut," tutur Pj. Ketua IKPB Pusat ini.(*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help