Polda Babel Proses 8 Kasus Korupsi

Sebanyak 8 kasus korupsi ditangani oleh Subdit Tipikor Ditkrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2017.

Polda Babel Proses 8 Kasus Korupsi
Bangkapos/deddy marjaya
Konferensi pers akhir tahun Polda Kepulauan Bangka Belitung Minggu, (31/12/2017) 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Deddy Marjaya

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Sebanyak 8 kasus korupsi ditangani oleh Subdit Tipikor Ditkrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2017.

Dari 8 kasus korupsi yang ditangani tersebut sebanyak 4 kasus telah dilimpahkan ke penuntut umum sedangkan 4 kasus lainnya masih dalam proses.

Hal ini disampaikan oleh Direskrimsus Kombes (Pol) Mukti Juharsa menjawab pertanyaan wartawan saat Kapolda menggelar jumpa pers akhir tahun 2017 di Rupatama Polda Kepulauan Bangka Belitung Minggu, (31/12/2017) petang.

"Kita tetap berkomitmen memberantas korupsi diwilayah hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung," kata Kombes (Pol) Mukti Juharsa.

Rincian penanganan kasus korupsi diwilayah hukim Polda Kepulauan Bangka Belitung menurut Kombes (Pol) Mukti Juharsa antara lain Subdit Tipikor memproses 5 LP dan telah selesai serta telah dilimpahkan ke JPU Kejati Babel sebanyak 3 kasus (3 LP).

Kemudian Polres pangkalpinang telah memproses 1 kasus (1 LP) dan telah selesai serta dilimpahkan ke JPU. Selanjutnya Polres Bangka Tengah dan Polres Belitung Timur menangani masing-masing 1 kasus namun belum selesai.

Selain penanganan kasus tersebut, Polda Babel dan Jajarannya juga menerima sejumlah laporan kasus korupsi dari masyarakat.

"Untuk kasus yang belum selesai tetap diteruskan prosesnya dan akan menindaklanjuti kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat melalui proses penyelidikan lebih dulu dan tidak gegabah," kata Kombes (Pol) Mukti Juharasa.

Kasubdit Tipikor AKBP Slamet Adi Purnomo mengatakan pihaknya akan terus berupaya menyelesaikan perkara yang belum selesai.

Dari 4 kasus yang telah dilimpahkan ke JPU kerugian negara yang bisa terselamatkan sekitar Rp 2.863.213.273 (dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah.

"Penanganan kasus korupsi tidak bisa ditentukan lama waktu penanganannya karena harus mendetail penanganannya dalam upaya menyelamatkan uang negara," kata AKBP Adi Purnomo.

Penulis: deddy_marjaya
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved