BangkaPos/

Erzaldi Keberatan Pemindahan HTI dari Sumsel ke Babel, Tidak Sesuai RPJMD

Pemindahan kawasan HTI dari Sumatera Selatan ke Babel dinilai tidak sesuai dengan Rencana RPJMD Bangka Belitung.

Erzaldi Keberatan Pemindahan HTI dari Sumsel ke Babel, Tidak Sesuai RPJMD
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan melalui Tim Media Gubernur secara politis keberatan kebijakan pengalihan HTI dari Sumsel ke Babel.

Bahkan Mantan Bupati Bangka Tengah itu menyebutkan dirinya akan menyampaikan keberatannya kepada pemerintah pusat dan menolak kebijakan pengalihan HTI dari Sumsel ke Babel.

Pasalnya informasi pemindahan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dari Sumatera selatan ke Babel tidak sesuai dengan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bangka Belitung.

Menurut, Erzaldi pihaknya akan melihat terlebih dahulu lokasi mana saja yang ditetapkan oleh pusat untuk pengalihan HTI tersebut.

"Jika masuk kawasan yang tidak sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Babel 2014-2034 atau RTRW Kabupaten/Kota, maka jelas tidak boleh," ujar Erzaldi melalui rilis yang diterima Bangka Pos, Selasa (2/1/2017)

Erzaldi menambahkan proses penetapan kawasan dalam RTRW melalui proses yang panjang.

Perlu dilakukan banyak kajian dan masukan stakeholder terkait. Ia menilai pengalihan status HTI tidak bisa dilakukan begitu saja.

"Hal ini bertentangan jika kita kaitkan dengan prioritas Pembangunan Kepulauan Babel sebagai suatu daerah yg berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda dinyatakan bahwa daerah provinsi menyusun RPJMD berdasarkan RTRW. Artinya mengatur pemanfaatan ruang yang akan digunakan," tambahnya.

Ia menyebutkan dalam RPJMD 2017-2022 kebijakan Pemprov Babel tidak memprioritaskan dan memuat atau mengakomodir pemanfaatan ruang untuk HTI.

"Prioritas kita di RPJMD adalah HTR (Hutan Tanaman Rakyat-Red) pemanfaatannya bisa dilakukan masyarakat melalui BUMDes, Koperasi, BUMD," tambahnya.

Terkait persoalan HTI ini, Pemprov Babel harus mencermati kesesuaian RTRW Provinsi/Kab/Kota dan selanjutnya memperhatikan prioritas pembangunan daerah (RPJMD) yang tertuang didlam Perda nomor 14 tahun 2017.

"Kita lihat dulu, nanti kita analisa. Tetapi intinya jika memang informasi ini benar, maka bisalah kita ajukan keberatan terhadap hal tersebut. Namun kita perlu duduk bareng pihak-pihak terkait di pemda kita untuk membahas dan menganalisa hal ini," tegasnya.(*)

Penulis: krisyanidayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help