Soal SKTM, Direktur RSUD Minta Warga Cek Databese ke Dinas Kesehatan

dulu pemerintah daerah dibebaskan membuat jaminan kesehatan sendiri-sendiri. Namun tidak dengan sekarang, yang mengharuskan diintegrasikan ke BPJS

Soal SKTM, Direktur RSUD Minta Warga Cek Databese ke Dinas Kesehatan
KOMPAS.com/SRI LESTARI
Kartu BPJS Kesehatan. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Anthoni Ramli

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Plt Direktur RSUD Sejiran Setason Yudi Widiansyah mengatakan, dulu pemerintah daerah dibebaskan membuat jaminan kesehatan sendiri-sendiri.

Namun tidak dengan sekarang, yang mengharuskan diintegrasikan ke BPJS, bukan cuma pemerintah daerah saja.

Tetapi juga seluruh perusahaan sekarang wajib mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS.

Dalam hal ini Yudi mengimbau warga segera mengecek lewat kepala desa atau lurah untuk mengecek database nama mereka ke Dinas Kesehatan.

" Kami imbau warga mengecek apakah nama mereka masuk dan sudah ada di  database. Karena database tersebut pun bisa dirubah, misalnya sudah ada peserta BPJS yang dibyarkan pemerintah daerah tersebut meninggal. segera laporkan lewat kades atau lurahnya agar dikeluarkan dari database dan tidak dibayar lagi iurannya oleh pemerintah daerah," imbuh Yudi, Rabu (3/1/2017).(*)

Penulis: Antoni Ramli
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help