Luhut Larang Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Asing, Ini Alasannya

Menko Luhut mengatakan, daripada ditenggelamkan lebih baik kapal tersebut diberikan kepada nelayan.

Luhut Larang Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Asing, Ini Alasannya
Tribunnews.com
Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Jend. TNI. Purn. Luhut Binsar Panjaitan silaturahmi dengan para awak media bertajuk "Coffee Morning" di Gedung BPPT, Jalan, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (26/3/2017). Dalam silaturahmi tersebut Mantan Kepala Staff Kepdesidenan itu membahas masalah pemulihan terumbu karang Raja Ampat, Papua. TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan melarang Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti untuk menenggelamkan kapal mulai tahun 2018 ini.

Menko Luhut mengatakan, daripada ditenggelamkan lebih baik kapal tersebut diberikan kepada nelayan.

Pasalnya saat ini banyak nelayan yang tidak melaut sehingga diharapkan kapal-kapal tersebut dapat membantu nelayan.

"Nelayan kita ini sekarang banyak yang di darat. Nah saya bilang kenapa sekarang tidak kapal itu diberikan melalui proses yang benar kepada koperasi-koperasi nelayan kita sehingga mereka melaut," ucap Luhut saat ditemui di kantornya, Selasa (9/1/2018).

Baca: Hati-hati Tertipu Berita Hoax Tes CPNS 2018, Baca Info Resmi di Sini!

Selain itu, banyaknya kapal bermasalah yang terdampar di beberapa kawasan seperti Bali, Tegal, Ambon, Belitung juga disebutkan Luhut menjadi alasannya melarang penenggelaman kapal dan lebih baik digunakan bagi nelayan yang membutuhkan.

"Setelah sekian lama jalan, saya pikir-pikir masa terus-terusan begitu kan kapal itu setelah saya liat banyak yang terdampar, mau diapakan itu kapal masa mau dibiarin gitu aja terus," ungkap Luhut.

Baca: Inilah Sosok Diduga Selingkuhan Veronica Tan yang Bikin Ahok Nekat Layangkan Gugatan Cerai

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan keputusannya tersebut sesuai dengan UU perikanan No. 31 tahun 2004 yang mengalami perubahan menjadi UU No. 45 tahun 2009.

Staf Khusus Kemenko Kemaritiman urusan hukum, Lambock V Nahattands, menjelaskan memang diperbolehkan untuk melakukan penenggelaman kapal apabila dalam proses penangkapan terjadi tindakan balasan.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help