Selama Cuti Bupati Dilarang Gunakan Fasilitas Negara

Kepala BKPSDM Kabupaten Bangka Surtam A Amin, menegaskan Bupati Bangka, Tarmizi selama masa kampanye harus cuti di luar tanggungan negara.

Selama Cuti Bupati Dilarang Gunakan Fasilitas Negara
Bangka Pos / Nurhayati
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Bangka Surtam A Amin 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kabupaten Bangka Surtam A Amin, menegaskan Bupati Bangka, Tarmizi selama masa kampanye harus cuti di luar tanggungan negara.

"Sebelum cuti ia tetap wajib menjalankan tugas sebagai bupati kan ditetapkan dulu penetapan sebagai calon bupati pada tanggal 12 Februari. Baru pengundian nomor urut tanggal 13 Februari kemudian 15 Februari mulai kampanye saat kampanye itulah bupati cuti di luar tanggungan negara," jelas Surtam saat dikonfirmasi bangkapos.com, Kamis (11/1/2018) di BKPSDM Kabupaten Bangka.

Dikatakannya, selama masih menjalankan tugasnya sebagai bupati, Tarmizi berhak menggunakan fasilitas jabatannya, hanya saja selama masa kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Saat ditanya apakah Tarmizi tidak tinggal lagi di rumah dinas Bupati Bangka, Surtam mengaku tidak tahu karena sudah beberapa hari tidak bertemu dengan Tarmizi.

Tetapi selama belum masa kampanye masih boleh menempati rumah dinas tersebut.

"Setelah masa cuti kampanye selesai, habis cuti bisa menjalankan tugas bupati lagi. Belum jelas jadwal KPU itu kan ada masa tenangnya. Habis masa kampanye habis juga cutinya kembali jadi bupati lagi (sampai berakhir masa jabatannya sebagai bupati dengan dilantiknya bupati terpilih--red)," jelas Surtam.

Dikatakannya, selama bupati cuti kampanye maka Wakil Bupati Bangka Rustamsyah menjabat sebagai Plt Bupati Bangka yang nanti akan diurus oleh bagian pemerintahan yang mengurus urusan pejabat negara.

Sedangkan permohonan berhenti atas keinginan sendiri dengan hak pensiun, dimana bupati pensiun dini. Menurut Surtam, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemberhentian PNS itu oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Pejabat Pembina kepegawaian Kabupaten Bangka adalah Bupati Bangka.
Jadi Tarmizi mengajukan surat pengunduran dirinya dari ASN ini kepada PPK yang dijabat oleh dirinya sendiri sehingga ia juga menandatangani surat persetujuan pengunduran dirinya.

"Jadi Pak Tarmizi sebagai PNS telah mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS berhenti dengan hormat dengan hak pensiun kepada Bupati Bangka sekarang dalam proses. Penetapan dikabulkan atau tidak itu kalau dia ditetapkan sebagai calon bupati, kalau tidak ditetapkan sebagai calon bupati tidak perlu diberhentikan sebagai ASN," ungkap Surtam.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved