BangkaPos/
Home »

Bisnis

» Makro

Beras Impor Tidak Dijual untuk Umum, Ini Penjelasannya

Impor beras sebanyak 500.000 ton yang dilakukan Kementerian Perdagangan membuat resah petani

Beras Impor Tidak Dijual untuk Umum, Ini Penjelasannya
Tribunnews/Jeprima
Seorang kuli angkut menata tumpukan karung beras di Gudang Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (9/1/2018). Pemerintah menegaskan tidak akan mengimpor beras umum atau medium meski stok di gudang Bulog kurang dari 1 juta ton. Pasokan beras ini dirasa masih cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, termasuk untuk bantuan sosial beras keluarga sejahtera (rastra). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Impor beras sebanyak 500.000 ton yang dilakukan Kementerian Perdagangan membuat resah petani karena akan berdampak kepada penurunan harga gabah.

Namun Kementerian Pertanian meminta publik tak perlu khawatir, sebab beras impor tersebut tidak dijual untuk umum.

Menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, Momon Rusmono, beras yang diimpor oleh Kementerian Perdagangan tersebut dikategorikan ke dalam beras khusus, yang ditujukan terutama untuk kebutuhan kesehatan, hotel, rumah makan, dan katering.

"Sehingga dalam penjualannya pun akan bekerja sama dengan ritel, tidak dijual secara umum," kata dia.

Impor beras tersebut, menurut Momon karena pasokan beras khususnya di ibu kota negara belum optimal.

Sehingga harga beras cenderung naik dan keputusan pemerintah untuk menekan harga tersebut melalui impor beras dengan jumlah terbatas.

Kementerian Perdagangan sendiri merencanakan akan melakukan impor sebanyak 500.000 ton, sedangkan kebutuhan beras setiap bulannya mencapai 2,6 juta ton.

"Sehingga beras impor itu hanya untuk mencukupi kebutuhan sebanyak lima hari," ujarnya.

Aneh
Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon mengkritik rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebesar 500 ribu ton pada akhir Januari 2018.

Menurutnya, rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah, sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini mereka miliki.

Halaman
1234
Editor: khamelia
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help