Masyarakat Bernai Minta Gubernur Cabut Izin Pemanfaatan HP Oleh Perusahaan, Ini Alasannya

Kami akan minta atau ajukan tuntutan ke pemerintah, agar izin itu dicabut, beberapa hari lalu masyarakat sudah rapat bersama dengan dewan

Masyarakat Bernai Minta Gubernur  Cabut Izin Pemanfaatan HP Oleh Perusahaan, Ini Alasannya
Bangkapos/Riyadi
Areal pemukiman warga di Dusun Bernai Desa Berbura Kecamatan Riausilip, yang berada disekitar Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Bukit Maras. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riyadi


BANGKAPOS.COM, BANGKA --
Masyarakat Dusun Bernai Desa Berbura Kecamatan Riausilip, meminta pemerintah untuk mencabut izin pemanfaatan hutan produksi (HP) di dusun tersebut.

Perwakilan Masyarakat Dusun Bernai Sunaryo mengungkapkan, kawasan HP luas 300 hektar tersebut, konsesinya ada di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan.

Bukit Maras di Desa Berbura Kecamatan Riausilip. Foto dari Dusun Bernai Desa Berbura, Selasa (22/8/2017)
Bukit Maras di Desa Berbura Kecamatan Riausilip. Foto dari Dusun Bernai Desa Berbura, Selasa (22/8/2017) (bangkapos/riyadi)

"Kami akan minta atau ajukan tuntutan ke pemerintah, agar izin itu dicabut, beberapa hari lalu masyarakat sudah rapat bersama dengan dewan di kabupaten dan provinsi, dewan merespon dengan baik, tapi soal pencabutan izin itu hak gubernur, jadi nanti tergantung gubernur, yang jelas masyarakat Dusun Berani secara menyeluruh menyatakan menolak rencana perusahaan yang mau memanfaatkan HP untuk kebun ubi dan masyarakat minta izin pinjam pakai hutan atau apapun istilahnya agar dicabut," ungkap Sunaryo (Ketua Utusan Masyarakat Dusun Bernai) kepada bangkapos.com Selasa (16/1/2018).

Dikatakan Sunaryo, dalam waktu dekat, berita acara tuntutan pencabutan izin tersebut, akan segera dikirim dan ditujukan ke Gubernur, tembusannya ke DPRD Provinsi, kabupaten, bupati dan berita acara itu akan disampaikan langsung ke Kementerian Kehutanan.

Sementara anggota Utusan MasyaMasyarakat Dusun Bernai, Budung mengatakan, usulan tuntutan pencabutan izin tersebut, sangat logis.

"Kalau 300 an hektar HP itu jadi diolah untuk kebun ubi oleh perusahaan, maka akan kehilangan sumber ekonomi, karena ketergantungan masyarakat Bernai 90 persen hanya dari kawasan hutan itu," jelas Budung.(*)

Penulis: riyadi
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help