Jangan Sampai 'Dilego' Bupati Minta Pulau-Pulau di Kabupaten Bangka Didata dan Disertifikasi

Bupati Bangka H Tarmizi Saat memerintahkan Plt Sekda Bangka Akhmad Mukhsin untuk mendata pulau-pulau yang ada di Kabupaten Bangka.

Jangan Sampai 'Dilego' Bupati Minta Pulau-Pulau di Kabupaten Bangka Didata dan Disertifikasi
Bangka Pos / Nurhayati
Bupati Bangka H Tarmizi Saat menyerahkan cinderamata kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel Tantan Heroika Sukmaderajat, Kamis (28/1/2018) di ruang kerja Bupati Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Bupati Bangka H Tarmizi Saat memerintahkan Plt Sekda Bangka Akhmad Mukhsin untuk mendata pulau-pulau yang ada di Kabupaten Bangka.

Bahkan ia minta agar para kades terjun langsung melakukan pendataan sekaligus mengukur luas pulau.

Hal ini perlu dilakukan agar pulau-pulau tersebut bisa dikeluarkan sertifikat lahannnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi aset daerah sehingga tidak bisa dicaplok oleh orang-orang berduit.

Apalagi saat ini sudah ada lima investor yang mengincar pulau-pulau di Kabupaten Bangka.

"Saya sudah memerintahkan sekda mendata semua pulau. Ada lima investor yang mengincar pulau-pulau itu. Semua kades diminta turun, ukur luas pulau karena orang banyak mengincarnya. Jangan sampai pulau-pulau itu dilego," tegas Tarmizi ketika berbincang dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel Tantan Heroika Sukmaderajat, Kamis (28/1/2018) di ruang kerja Bupati Bangka.

Menanggapi instruksi bupati tersebut, Plt Sekda Bangka Akhmad Mukhsin mengakui ada surat dari BPN meminta agar pulau-pulau yang terdaftar diberikan alas haknya sebagai legalitasnya oleh pemerintah daerah.

Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Kabupaten Bangka ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Pemerintah daerah menindaklanjuti dengan membuatkan surat kepada camat untuk menindaklanjuti pemberian legalitas alas hak terhadap penguasaan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Bangka. Hal ini sudah diminta disampaikan surat itu kepada camat agar menindak lanjutnya tapi sampai saat ini kami monitoring belum ada tindak lanjutnya. Oleh sebab itu nanti kita akan mengirim surat kembali untuk para camat pro aktif untuk mendata sekaligus memberikan legalitas itu. Kami juga minta dari kepala dinas perumahan pemukiman dan pertanahan laksanakan tugas itu pendataan pulau-pulau," jelas Mukhsin.

Diakuinya, memang sudah ada beberapa investor yang melirik pulau-pulau di Kabupaten Bangka untuk menunjang potensi pariwisata. Namun sebelum adanya kerjasama pemanfaatan pulau dengan pihak investor, Pemkab Bangka perlu memberikan alas hak sebagai legalitas terhadap pulau-pulau tersebut.

"Jangan sampai hilang dimana hak pemerintah daerah diambil alih oleh pihak lain," tegas Mukhsin.

Diakuinya dari hasil pendataan ada 107 pulau yang telah terdata, tetapi untuk pemberian alas hak oleh Pemkab Bangka dan sertifikat lahan oleh BPN ada 49 pulau yang ada di Kabupaten Bangka.

Ditanyakan apakah sudah banyak pulau kecil di Kabupaten Bangka yang dimiliki oleh orang perorangan menurut Mukhsin pihaknya belum mendapatkan informasi itu, namun untuk 49 pulau tersebut diharapkan tidak ada yang dimiliki oleh pribadi-pribadi. .

Ia juga tidak mengetahui pasti letak permasalahan tetapi diharapkan dengan adanya instruksi bupati tersebut kades maupun lurah segera mendata keberadaan pulau-pulau yang ada di wilayahnya.

"Pemerintah daerah akan mengajukan usulan permohonan kepada kepala desa untuk menerbitkan membuat alas hak itu," kata Mukhsin.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help