Desak Cabut Izin PT BRS, Gubernur Audiensi Via Telepon dengan Pendemo

Pada prinsipnya kami ingin HTI itu tidak ada di Bangka Barat, tapi semua itu perlu waktu dan perjuangan

Desak Cabut Izin PT BRS, Gubernur Audiensi Via Telepon dengan Pendemo
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Pertemuan Perwakilan Masa Aksi Desak Pencabutan Izin PT BRS, di ruang rapat Tanjung Pesona, Senin (22/1/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengungkapkan dirinya mendukung untuk pencabutan izin HTI PT BRS, namun harus dilakukan melalui proses dan aturan.

Hal ini disampaikan Erzaldi melalui sambungan telepon yang difasilitasi oleh sekda Babel, dan didengarkan langsung oleh perwakilan masyarakat Bangka Barat yang hadir di ruang rapat Tanjung Pesona, Senin (22/1/2018).

"Pada prinsipnya kami ingin HTI itu tidak ada di Bangka Barat, tapi semua itu perlu waktu dan perjuangan. Sebetulnya, harus ada progres sampai sekarang, tapi sulit sekali mengumpulkan kawan-kawan terutama kepala desa. Tidak akan mungkin begitu minta cabut Bu Menteri langsung cabut, minta Gubernur juga mencabut enggak mungkin, karena ada prosesnya," kata Erzaldi melalui sambungan telepon dihadapan perwakilan massa yang menggelar aksi damai mendesak pencabutan izin HTI PT BRS.

Ia menginginkan tidak hanya secara administrasi, melainkan juga masyarakat di lapangan diminta untuk memulai menggarap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

"Saya minta biar ini lancar, suratnya berjalan kita kirim surat ke Bu Menteri, tetapi progres di lapangan sudah harus mulai TORA dan HTR, sehingga lapangan untuk dijadikan HTI itu semaki sempit, ketika sempit Bu Mentri lebih leluasa untuk mencabut ini. Kalau hanya diundang ke provinsi dan kabupaten datangnya hanya beberapa orang, maksud saya aksi jalan Administrasi jalan," katanya.

Erzaldi mengatakan, pihaknya juga harus menyelesaikan ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dirinya juga meminta agar Perwakilan nelayan membahas isi surat yang nantinya akan disampaikan kepada Menteri.

"Kita harus ikuti prosedur. Surat saya tandatangi isi drafnya bahas lah dengan pak sekda, nanti silahkan Retno berangkat ke Jakarta sore ini atau besok. Kebetulan, besok saya akan sampaikan suray itu ke Bu Menteri, jangan sampai kita menyalahi aturan," ungkap Gubernur.

Penulis: krisyanidayati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved