Terkait LHKPN Paslon, Panwaslu Tunggu Laporan KPU

Panwaslu Kabupaten Bangka belum bisa memberikan data laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKPHN)

Terkait LHKPN Paslon, Panwaslu Tunggu Laporan KPU
ist
Ketua Panwaslu Kabupaten Bangka, Corri Ihsan 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Panwaslu Kabupaten Bangka belum memiliki data laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ketiga bakal pasangan calon yang mengikuti Pilkada di Kabupaten Bangka.

Pasalnya hingga saat ini pihak KPU Kabupaten Bangka belum menyampaikan ke panwaslu. Pihak KPU beralasan karena belum ada hasil verifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Belum ada laporan ke KPU. Kami sifatnya menunggu KPU biasanya ada copian hasil LHKPN dari KPK," ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Bangka Corri Ihsan kepada bangkapos.com, Rabu (23/1/2018).

Menurutnya, panwaslu terkait LHKPN sifatnya hanya koordinasi dengan KPUD Kabupaten Bangka. Namun pihaknya tetap melakukan pengawasan apabila ada pelanggaran 

Sedangkan jika ada paslon yang menyembunyikan harta kekayaannya itu kembali kepada paslon kepala daerah yang bersangkutan.

"Kalau ada harta yang disembunyikan paslon itu kembali ke yang bersangkutan karena KPK yang punya kewenangan. Laporan harta kekayaan ini dari laporan yang bersangkutan. Ketika paslon ada yang menyalahi dalam LHKPN-nya KPK yang menindaklanjuti. Panwaslu mengawasi proses pemilukada saja," jelas Corri.

Menurutnya, apapun pelanggaran terkait pemilukada ini maka panwaslu perlu melakukan pengkajian apalagi terkait adanya unsur yang membatalkan pencalonan paslon kepala daerah.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved