Home »

Bisnis

» Makro

Hambat Ekspor Mobil, Apakah Vietnam Balas Dendam Kapalnya Ditenggelamkan Menteri Susi?

Awal 2018 kabar buruk melanda industri otomotif dalam negeri, terkait masalah ekspor ke Vietnam, salah satu pasar potensial di ASEAN.

Hambat Ekspor Mobil, Apakah Vietnam Balas Dendam  Kapalnya Ditenggelamkan Menteri Susi?
kompas.com/Agung Kurniawan
Ekspor mobil Suzuki hasilkan omzet Rp 3,16 triliun. 

BANGKAPOS.COM - Awal 2018 kabar buruk melanda industri otomotif dalam negeri, terkait masalah ekspor ke Vietnam, salah satu pasar potensial di ASEAN.

Mereka menelurkan regulasi baru yang dianggap menghambat pengiriman produk.

Apakah ini serangan balik atas aksi penenggelaman kapal ikan ilegal yang didominasi Vietnam?

//

Namun yang jelas serangan balik Vietnam, membuat empat merek utama dalam negeri seperti Toyota, Suzuki, Daihatsu, dan Hino  menjerit.

Dalam surat kiriman Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gakinndo) ke Menteri Perdagangan yang diperoleh KompasOtomotif,  keempat produsen ini telah menghentikan rencana produksi sejumlah 9.337 unit (Desember 2017-Maret 2018) untuk tujuan ekspor ke Vietnam.

//

Warih Andang Tjahjono, Presiden Direktur  PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) saat dihubungi tak mau  berkomentar terkait masalah tersebut. Dirinya menganggap kalau isu ini cukup sensitif.

“Jadi lebih baik ke pemerintah melalui Kementerian Perdagangan misalnya, kurang tepat jika Toyota yang berkomentar. Terlalu sensitif,” ujar Warih kepada Kompas.com, Jumat (26/13/2018).  

Baca: Seorang Pengusaha India Ditantang Hotman Karena Diduga Hamili Wanita Indonesia

Baca: Tragis! Gadis 15 Tahun Hamil Empat Bulan Setelah Digilir Ayah Kandung dan Paman Kandung

Toyota Fortuner menjadi motor penggerak pertumbuhan positif Toyota.

Toyota Fortuner menjadi motor penggerak pertumbuhan positif Toyota.(TAM)

Produsen terbesar di Indonesia ini mengekspor produk Fortuner ke wilayah Vietnam, di mana pada 2017 lalu total mencapai 12.222 unit. Jika dirata-rata ada sekitar 1.000-an unit per bulan dikirimkan ke sana.

Sedangkan Donny Ismi Saputra, Marketing Director 4W PT SIS menuturkan, kalau kondisi ini sangat menyusahkan ekspor mobil dari dalam negeri ke sana. Harapannya akan ada win-win solution, untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebagai sesama negara ASEAN.

“Kemudian bagaimana bisa achieve itu, karena ini sudah goverment regulation, ke depannya government to government yang akan negoisasi. Saya yakin akan ada titik temunya, cuma masalah komunikasi saja,” tutur Donny kepada KompasOtomotif.

Vietnam juga menjadi pasar Suzuki, di mana setiap bulannya merek Jepang ini mengirimkan 150-200 unit Ertiga dan APV ke sana. Donny berharap masalah akan selesai, karena market di Vietnam tampak cukup menjanjikan.

Melalui surat bernomor 02/PG/XII/2017 yang disampaikan ke Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartasto Lukita, tertanggal 06 Desember 2017 yang diperoleh Kompas.com, Gaikindo menyebut kalau ekspor kendaraan mengalami hambatan, karena terbitnya Peraturan Pemerintah Vietnam No. 116/2017IND-CP tanggal 17 Oktober 2017, tentang persyaratan produksi dan impor kendaraan bermotor, yang efektif berlaku mulai tanggal 01 Januari 2018.

Johannes Nangoi, Ketua Umum Gaikindo mengatakan, upaya untuk menyelesaikan masalah ini terus dilakukan. Selain ke Kemendag, dirinya menyebut Gaikindo sudah berkonsultasi juga dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan mendapat dukungan.

Pihaknya bersama dengan Kemenhub dan Kemendag kemudian bakal mengutus delegasi ke Vietnam pada Februari 2018. 

Baca: Hanya Gol Bunuh Diri, Siswa SD Dikeroyok Temannya Hingga Harus Mengalami Ini

Toyota investasi triliunan rupiah untuk produksi Fortuner dan Innova.
Toyota investasi triliunan rupiah untuk produksi Fortuner dan Innova.(Donny Apriliananda/KompasOtomotif)

“Kami akan mengutus delegasi untuk kedua kalinya, di mana yang pertama dilakukan pada Desember 2017 lalu. Bersama dengan Kemendag dan Kemenhub, kami akan meng-counter isu ke sana, agar Vietnam tidak memblok ekspor ke sana,” ujar Nangoi kepadaKompas.com, Jumat (26/1/2018).

Baca: Netizen Kembali Syok dengan Benda Kecil Milik Nagita Slavina, Bagaimana Harga Isinya

Indonesia meminta pemberlakuan masa transisi sehingga ekspor tidak terganggu dengan regulasi yang rencananya keluar pada Oktober 2018.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kalau Perdana Menteri Vietnam menyebut juga kalau kekhawatiran disampaikan oleh negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat.

Retno juga menyampaikan informasi, kalau PM Vietnam merespons positif dan komitmen untuk terus menjaga dan menghormati perdagangan bebas, yang memang sudah disepakati oleh ASEAN.

Isi Surat

Tertulis dalam surat Gaikindo kepada Kemendag, kalau Peraturan Pemerintah Vietnam No. 116/2017IND-C yang menghambat ekspor kendaraan bermotor ke Vietnam, mempersyaratkan:

1. Overseas vehicle type approval (VTA) requirement for CBU from manufacturer country (pada umumnya VTA dilakukan oleh instansi yang berwenang di negata importir).

2. CBU lot by lot test (per shipment) requirement for CBU importers(emission and safety test), di mana pada umumnya persyaratan tersebut hanya sekali untuk satu tipe).

Baca: Mimpi Basah dengan Selebriti, Mantan Maupun Teman Ternyata Punya Arti Tersendiri

Laporan lainnya pada isi surat, disebut bahwa saat ini anggota Gaikindo ( Toyota, Daihatsu, Hino, dan Suzuki) telah menghentikan rencana produksi sejumlah 9.337 unit (Desember 2017 - Maret 2018) untuk tujuan ekspor ke Vietnam, sampai adanya kepastian regulasi dari Pemerintah Vietnam.

Sebelumnya, berkali-kali Vietnam menyuarakan protes atas penenggelaman kapal ikan ilegal yang memang didominasi negara ini. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan banyak negara protes akibat langkah penenggelaman ini dan menyarankan kapal yang ditangkap disita dan dilelang.

Ha Hai dari Asosiasi advokat Ho Chi Minh City yang mewakili sejumlah kapten kapal Vietnam yang ditahan di Indonesia mengatakan kepada BBC Kamis (11/01) pihaknya memiliki bukti bahwa kapal yang ditangkap sebenarnya masih berada di perairan negara itu.

"Indonesia adalah negara yang dilandasi hukum, tak boleh ada orang yang didenda dan dituntut tanpa melalui pengadilan," kata Ha Hai.

"Bahkan bilapun nelayan Vietnam mencari ikan di perairan Indonesia, Indonesia tak boleh membiarkan Angkatan Laut menangkap dan menenggelamkan kapal tanpa sidang."

kapal VietnamLebih dari 360 kapal ditenggelamkan dalam tiga tahun terkahir dan paling banyak kapal Vietnam/AFP/GETTY.

Dalam keterangan melalui saluran resmi YouTube KKP, Susi mengatakan Selasa (09/01), penenggelaman kapal dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, setelah kapal pencuri ikan ditanggap di wilayah perairan Indonesia dan diproses secara hukum.

Baca: Kevin/Marscus Genapi Wakil Indonesia yang Melaju ke Final Daihatsu Indonesia Master 2018

Baca: 4 Seleb Bollywood Ini Sempat Kumpul Kebo dan Tidur Bareng, Namun Akhirnya Putus Juga

"Yang saya lakukan adalah tugas negara dengan menjalankan amanah UU Perikanan. Dan penenggelaman kapal pun hampir 90% adalah putusan pengadilan yang mengharuskan kapal-kapal ikan itu dimusnahkan karena kapal itu bukti dan pelaku kejahatan," kata Susi.

Tetapi pengacara Vietnam, Ha Hai menyebut mereka memiliki bukti atas klaim mereka itu.

Vietnam memiliki bukti cukup

kapal VietnamKapal-kapal Vietnam yang ditenggelamkan/AFP/GETTY.

"Pihak Vietnam memilliki bukti cukup untuk menunjukkan bahwa Indonesia berulangkali menahan kapal ikan Vietnam di perairan Vietnam dan bukan di perairan yang dipersengketakan."

"Kami punya kesaksian, video-video yang menunjukkan bahwa orang yang tidak melapor, dipukul atau dikembalikan ke laut, tanpa ada penterjemah," kata Ha Hai.

"Banyak yang ditahan dalam jangka waktu lama tanpa diadili dan menyatakan 'mereka harus mengakui tuduhan' agar mereka bisa pulang," tambahnya.

Dari lebih 360 kapal yang ditenggelamkan dalam tiga tahun terakhir, 236 di antaranya ditenggelamkan pada tahun 2016, sebagian besar adalah kapal Vietnam. 

"Vietnam 96 kapal, Filipina 58 kapal, Thailand 21 kapal, Malaysia 38 kapal, Indonesia 15 kapal, Papua Nugini 2 kapal, China 1 kapal, Belize 1 kapal dan tanpa bendera 4 kapal," kata Susi tahun lalu.(*)

sumber: kompas.com/bbc indonesia

 
Editor: zulkodri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help