Yusril : Terbentur UU, Seorang Polisi tidak Bisa Menjabat sebagai Gubernur Sementara

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal usulan Penjabat Gubernur (Pj) dari unsur kepolisian

Yusril : Terbentur UU, Seorang Polisi tidak Bisa Menjabat sebagai Gubernur Sementara
Tribunnews.com / M. Zulfikar
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra 

BANGKAPOS.COM,JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal usulan Penjabat Gubernur (Pj) dari unsur kepolisian.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal bintang dua kepolisian yakni Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Mochmad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat, serta kadiv Propam Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara.‎

Baca: Terbongkar, Atlet Peraih Emas Sea Games Ketahuan Nikah Lagi dengan Siswi SMK, Curhat Istri Viral

Penjabat sementara dibutuhkan karena masa tugas Gubernur ke dua daerah tersebut akan habis sebelum Pilkada mengesahkan gubernur yang baru.

Menurut Yusril, secara aturan seorang polisi tidak bisa menjabat sebagai gubernur sementara.

Baca: Anggota DPR Pakistan Pukul-pukul meja, Saat Mendengar Pidato Jokowi

"Seorang Pati polisi untuk jadi pejabat gubernur di dua provinsi, sebenarnya UU kepolisian tidak memungkinkan hal itu dilakukan‎. Oleh karena UU menyebutkan bahwa polisi tidak boleh merangkap jabatan di luar tugas-tugas kepolisian," ujar Yusril di Kantor DPP PBB, Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (28/1/2018)

Menurut Yusril seorang polisi hanya boleh rangkap jabatan dalam tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan tugas kepolisian.

Misalnya Komjen Budi Waseso yang menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Jenderal Budi Gunawan yang menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

"BNN dulunya kan organ kepolisian. Tapi kemudian dengan UU Narkotika, BNN jadi semcam lembaga sendiri, lembaga pemerintah non departemen atau non kementerian, itu bisa dijabat oleh Pati polisi aktif. Atau BIN itu kan terkait juga dengan tugas-tugas kepolisian, tapi kalau menjabat sebagai gubernur atau kepala daerah itu enggak terkait langsung dengan tugas-tugas kepolisian," katanya.

Halaman
12
Editor: zulkodri
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved