Merasa "Dipingpong" Izin Trayek Angkot Pangkalpinang Terbangkalai

Supir angkot mengeluh proses pembuatan izin trayek Pasalnya izin trayek di Pelayanan Terpadu Satu Terpadu (PTSP) Kota

Merasa
Bangka Pos / Dhina Sakti
Ketua Koperasi Jasa Angkutan Kota Pangkalpinang (KOPJAK) Syaifuddin menunjukkan surat izin trayek milik anggota koperasinya yang terbangkalai. 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA-Ketua Koperasi Jasa Angkutan Kota Pangkalpinang (KOPJAK) Syaifuddin mewakili anggota koperasi sebanyak 604 unit angkot dari enam jurusan mulai dari Selindung, Bukit Merapin, Jalan Muntok, Jalan Sungaiselan, Terminal Girimaya dan Bandara Depati Amir mengeluhkan mekanisme pembayaran izin trayek oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pasalnya izin trayek yang biasanya diurus melalui Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang kini tanggung jawabnya beralih kepada organisasi pemerintah daerah (OPD) lain di Pelayanan  Terpadu Satu Pintu  (PTSP) Kota Pangkalpinang melalui surat edaran dari Dinas Perhubungan kepada sopir angkot efektif mulai per 2 Januari 2018.

Pria paruh baya yang kerap mengangkut penumpang di depan kawasan perbelanjangan BTC ini menunjukkan surat-surat lengkap mulai dari surat edaran dari Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang hingga surat permohonan bantuan kepada DPRD Kota Pangkalpinang yang dilayangkan 29 Januari 2018.

Tak puas hanya menyurati DPRD Kota Pangkalpinang, koperasi angkot ini juga menyurati DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Kata Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang izin trayek harus ke PTSP. Namun saya tanyakan ke PTSP ternyata mereka tidak tau pengelolaan izin trayek. Orang nek ngurus surat kog pemerintah yang memberi halangan?," ujar Syaifuddin sembari menunjukkan tumpukan surat izin trayek milik anggota koperasinya yang terbangkalai kepada Bangka Pos, kemarin Kamis (30/1).

Setiap bulan sopir angkot yang tergabung di koperasi Jasa Angkutan Kota Pangkalpinang (KOPJAK) selama ini mengumpulkan sumbangan wajib sebesar Rp.50.000 per bulan untuk keperluan mengurus satu kali izin trayek, dan dua kali pengujian kendaraan bermotor (KIR) dalam satu tahun.

"Harus secepat mungkin ade kejelasan, ke sape kami ngurus izin trayek ni (dengan siapa kami mengurusi izin trayek ini-red)?. Minta dipermudah, ni lah sabar dua minggu kami," keluhnya.

Dari surat edaran Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tertulis pemberitahuan peralihan izin trayek ke PTSP Kota Pangkalpinang disebarkan tanggal 13 Desember 2017 dan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2018.(*)

Penulis: Ardhina Trisila Sakti
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved