Soal Izin Trayek Organda Babel Tak Benarkan Surat Edaran Tanpa Sosialisasi

Izin trayek angkutan umum di Indonesia waktunya dibatasi hingga lima tahun. Selanjutnya izin trayek harus diperpanjang dengan syarat dan ketentuan

Soal Izin Trayek Organda Babel Tak Benarkan Surat Edaran Tanpa Sosialisasi
Bangka Pos/ Dhina Sakti
Pengamat Transportasi sekaligus pengurus organisasi angkutan darat (Organda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ormuz Firdaus. 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Tak jelasnya mekanisme perizinan trayek angkot tahun ini membuat Pengamat Transportasi sekaligus pengurus organisasi angkutan darat (Organda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ormuz Firdaus angkat bicara.

Dikatakan Ormuz menurut amanah undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Izin trayek angkutan umum di Indonesia waktunya dibatasi hingga lima tahun.

Selanjutnya izin trayek harus diperpanjang dengan syarat dan ketentuan memenuhi aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Usai selesai diperiksa, izin trayek sebagai bukti izin beroperasi akan mengatur rute perjalanan sesuai warna angkot.

Beberapa tahap pengujian kendaraan bermotor (KIR) harus dilewati mulai uji mesin seperti knalpot, kunci rem hingga surat menyurat pengemudi seperti SIM dan STNK.

Terkendalanya sopir angkot mendapat izin trayek dapat mengancam angkot tak bisa beroperasi.

"Sebenarnya pemerintah kota Pangkalpinang ada benarnya menetapkan pola perizinan satu atap (di PTSP). Karena di situ ada pihak-pihak yang terintegrasi seperti pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan dinas kesehatan untuk uji urin," tukas Ormuz Firdaus saat dihubungi Bangka Pos, Kamis (1/2/2018).

Namun Ormuz menyayangkan sikap organisasi perangkat daerah (OPD) yang kurang melakukan koordinasi sehingga membingungkan sopir angkot. Peralihan izin trayek dari Dinas Perhubungan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Pangkalpinang menurut Ormuz bukan hal yang baru. Sebab di daerah lain termasuk provinsi sudah melakukan hal serupa.

"Harus ada sosialisasi kepada sopir angkot terlebih dalulu tidak boleh tiba-tiba ada edaran. Setiap ada kebijakan baru harus melibatkan stakeholder dan Walikota harus tau,"tegasnya.(*)

Penulis: Ardhina Trisila Sakti
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help