Advertorial

Eko Wijaya: Kelangkaan LPG 3 Kg, Pengawasan Pemerintah Daerah harus Ditingkatkan

Kelangkaan Gas LPG 3kg yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangka, mendapat sorotan dari Anggota DPR RI dari Dapil Babel, Eko Wijaya.

Eko Wijaya: Kelangkaan LPG 3 Kg, Pengawasan Pemerintah Daerah harus Ditingkatkan
istimewa
Anggota DPR RI, Eko Wijaya 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Kelangkaan Gas LPG 3kg yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangka, mendapat sorotan dari Anggota DPR RI dari dapil Prov. Kep. Bangka Belitung, Eko Wijaya.

Dirinya menuturkan bahwa dalam kelangkaan ini, Pemerintah Daerah harus menjawab dan mengurai dua pokok permasalahan yang selama ini timbul dalam setiap kelangkaan LPG 3kg.

“Dua masalah utama yang selama ini muncul terkait LPG 3kg yaitu masalah distribusi dan pengawasan,” Ujar Eko.

Menurut Legislator dari Partai Demokrat ini, untuk masalah distribusi banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab dan dijelaskan oleh Pemerintah Daerah dan Distributor seperti PT. Pertamina.

“Pertama, apakah distribusi sudah dilakukan secara merata? Berikutnya apakah jumlah yang didistribusikan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Kalau pertanyaan ini tidak bisa dijawab, permasalahan ini akan semakin berlarut,” kata Eko Wijaya.

Menurut Eko Wijaya, Pemerintah Daerah dalam distribusi ini juga harus memastikan bahwa distribusi tersebut juga tepat sasaran.

Hal ini terkait dengan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terkait distribusi LPG 3kg tersebut.

Eko Wijaya yang merupakan putra asli Bangka menyebut bahwa masalah pengawasan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan.

“Sampai saat ini tidak ada sistem baku pengawasan distribusi. ini merupakan celah bagi oknum-oknum yang nakal,” Ujar Eko.

Ditambahkan bahwa Oknum-oknum nakal ini akan melakukan penyelewengan berupa penimbunan dan kenaikan harga yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“Penyelewengan paling mudah kan ditimbun, nah kalau sudah ada penimbungan tersebut, Kepolisian harus turun tangan. Kepolisian harus mengecek ke para distributor apakah ada penimbunan atau tidak. Kalau ada penimbunan ya harus di proses hukum” kata Eko Wijaya.

Terakhir, Eko Wijaya menyebut bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemprov Bangka Belitung harus turut berperan aktif dalam mengelola dan mengawasi distribusi LPG 3kg ini.

Hal ini diperlukan agar kelangkaan LPG 3kg ini tidak berlarut dan tidak terulang kembali di masa mendatang.

“Harus diurai permasalahan distribusi dan pengawasan ini agar masyarakat tidak lagi dirugikan dan mendapatkan haknya atas LPG 3kg,” tutup Eko Wijaya.(Advertorial)

Editor: zulkodri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved