Aladin Coin Susul Bitcoin Sebagai Virtual Currency yang Dilarang Bertransaksi

Tantan menegaskan virtual currency seperti Bitcoin maupun Aladin coin dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran

Aladin Coin Susul Bitcoin Sebagai Virtual Currency yang Dilarang Bertransaksi
Bangka Pos / Idandi Meika Jovanka
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bangka Belitung, Tantan Heroika 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pasca Bank Indonesia melakukan pelarangan terhadap transaksi virtual currency, yaitu Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.

Kini, Aladin Coin muncul dari anak usaha Aladin Trust yang teregistrasi sejak 2002 di Switzerland.

Cryptocurrency tersebut tumbuh pesat di Vietnam, Khusus di Indonesia baru di luncurkan pada 25 Januri 2018 lalu.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bangka Belitung, Tantan Heroika menanggapi permasalahan tersebut menjelaskan  terdapat ribuan virtual currency dengan nama beragam, seperti enterium, bitcoin, aladin, dan lain sebagainya.

Ia mengungkapkan persentasi pasar pengguna terbanyak tetap bitcoin sekitar 35%.

Tantan menegaskan virtual currency seperti Bitcoin maupun Aladin coin dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Sebab, berdasarkan Undang-undang diamanatkan hanya mata uang rupiah yang bisa menjadi alat transaksi sah.

Sementara, virtual currency tidak mempunyai aset, tidak ada perlindungan, keamanan, dan kepastian hukum.

Selain itu, pihak yang mengeluarkannya di luar otoritas moniter sehingga berisiko, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset, serta nilai perdagangan sangat fluktuatif.

Sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan, rawan sebagai pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan mampu mempengaruhi kestabilan sistem keuangan.

“Virtual Currency ada ribuan dengan nama yang berbeda-beda, mayoritas pasarnya menggunakan bitcoin sekitar 35%. Saat ini, pengguna Aladin Coin belum terindifikasi  di Bangka Belitung karena sulitnya melacak transaksi perorangan. Jika, ada satu diantara perusahaan yang menerima barulah Bank Indonesia bisa bertindak,” jelas Tantan kepada Bangka Pos, Rabu (7/2).

Ia menambahkan Virtual Currency berbeda dengan E-Money. Sebab, E-Money merupakan nilai rupiah berbentuk elektronik sementara Virtual Currency tidak ada nominal.(*)

Penulis: Idandi Meika Jovanka
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help