Daerah Akan Miliki LPSK Sendiri, Abdul : Jangan Takut Lapor Penyimpangan atau Dugaan Korupsi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berniat membentuk perlindungan untuk perwakilan daerah di tahun 2018 ini.

Daerah Akan Miliki LPSK Sendiri, Abdul : Jangan Takut Lapor Penyimpangan atau Dugaan Korupsi
Yudha Palistian
Sosialisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Melalui Seminar, di Hotel Novotel, Rabu (7/2/2018). Turut dihadiri Ketua LPSK, Perwakilan Kajati Babel, Perwakilan Ketua Pengadilan Tinggi Kota Pangkalpinang, dan Kanwil Kemenkumham Babel. 

Laporan wartawan Bangkapos,  Yudha Palistian.

BANGKAPOS.COM,  BANGKA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berniat membentuk perlindungan untuk perwakilan daerah di tahun 2018 ini.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan,  selama ini  perlindungan saksi dan korban hanya di pusat saja,  namun pihaknya berencana  memprioritaskan program untuk di daerah.

“Sebelum memproses itu, harus menunggu izin dari Pendayagunaan Aparatur Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN)," ujar Abdul saat ditemui bangkapos.com di sela-sela  sosialiasi LPSK yang bertajuk “Peran Saksi Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi”, di Hotel Novotel,  Rabu (7/2/2018).

Menurut Abdul dalam UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK dimungkinkan untuk membentuk perwakilan di daerah sesuai kebutuhan.

Pembentukan LPSK Perwakilan Daerah sendiri dari tahun 2017  terus dimatangkan baik dengan pemangku kepentingan terkait saksi dan korban di daerah, pencarian informasi ke institusi perwakilan di daerah, hingga perumusan aturan.

Ia menambahkan tiap-tiap lembaga di daerah turut berperan dalam menjaring para saksi dan korban,  sehingga LPSK dapat memberikan pelayanan yang optimal. 

Abdul juga mengimbau untuk para saksi dan korban yang tidak bisa mengajukan secara langsung ke LPSK,  harap melaporkan ke penegak hukum terkait,  sehingga dapat diteruskan ke mereka.

Senada dengan itu,  Abdul Haris mengatakan tindak pidana korupsi yang paling disorot dan meluas, khususnya di kalangan birokrasi pemerintahan.

Berbekal Instruksi Presiden (Inpres)  tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK),  LPSK sudah membangun whistleblowing system (WBS)  online yang terintegrasi dengan beberapa kementrian/lembaga.

Whistleblowing system adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan  yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

"Para pelapor tidak perlu takut mengungkap dugaan penyimpangan atau korupsi karena negara sudah menjamin hak-hak mereka," ucapnya

Catatan Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang,  jumlah kasus korupsi di Bangka Belitung mengalami penurunan dari tahun 2016 yang berjumlah 38 perkara sedangkan tahun 2017 hanya 21 perkara.

Kabid Humas Pengadilan Negeri Pangkalpinang,  Iwan Gunawan,  mengatakan untuk perlindungan para saksi dan korban tindak pidana korupsi memang belum ada untuk di daerah,  hanya ada di wilayah pusat saja.

Sedangkan hukuman tertinggi berada pada tahun 2017 yaitu tujuh tahun hukuman penjara dan uang pengganti sebesar 1,2 M pada kasus korupsi Dinas  Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD).(*)

Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help