LPSK Gelar Sosialisasi dan Diskusi Publik Perlindungan Saksi

ini bentuk komitmen kongkrit dari Pemerintah untuk melindungi dan mendampingi warganya yang sedang

LPSK Gelar Sosialisasi dan Diskusi Publik Perlindungan Saksi
Bangkapos/Suharli
Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, S.H.LL.M, saat melakukan jumpa pers di Hotel Novotel Pangkalpinang (7/2) 

 
Laporan wartawan Bangkapos, Suharli 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK), melaksanakan seminar tentang perlindungan sanksi dan korban, bertempat di Hotel Novotel Pangkalpinang, Rabu (7/2/2018).

Kegiatan ini mengambil tema peran saksi dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua LPSK  Abdul Haris Semendawai, S.H. LL.M menyampaikan tujuan diadakan kegiatan sebagai sosialisasi di Provinsi Bangka Belitung, agar masyarakat mengatahui  bahwa sudah sekarang ada undang-undang tentang perlidungan Saksi dan korban.

Dimana semulanya diatur dalam undang-undang (UU) 13 tahun 2006 dan direvisi menjadi UU 31 tahun 2014, dengan adanya UU tersebut, supaya diakui hak-hak saksi dan korban mendapatkan perlakuan sama dimata hukum.

"ini bentuk komitmen kongkrit dari Pemerintah untuk melindungi dan mendampingi warganya yang sedang bermasalah ataupun berhadapan dengan hukum" ungkap Abdul Haris saat ditemui disela kegiatan (7/8).

Bentuk perlindungan LPSK sendiri mulai dari  perlindungan secara fisik menempatkan di rumah aman, ataupun dengan pengawalan pengaman, dalam artian  menugaskan petugas LPSK menjaga mereka.

Tidak hanya perlindungan fisik namun juga perlindungan hukum dan juga pelayanan medis dan psikologis.


Monica Dhamayanti SH MM, selaku kepala Divisi pelayan hukum dan HAM, mewakili Kanwil Kemenhumkam Babel, berharap dengan adanya kegiatan seminar ini bisa memberikan pemahaman, pengetahuan mengenai perlindungan saksi dan  Korban dalam lingkup kinerja LPSK.

Serta mendorong adanya pemahaman dan persepsi bersama mengenai urgensi pemberian perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan terutama dalam tindak pidana korupsi.

Selain Itu LPSK juga memprioritaskan membentuk LPSK perwakilan daerah pada tahun 2018 ini.

"Untuk mewujudkan itu sedang menunggu ijin Kemenpan RB, karena harus ada izin dari mereka, sambil menunggu SK perwakilan daerah, Kami juga berharap berbagai lembaga yang sudah ada di daerah, juga ikut berperan, dalam hal menjaring saksi dan korban yang membutuhkan pelayanan dan merekomendasikan kepada LPSK, untuk dapat LPSK lindungi" ujar Abdul Haris. (*)


Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help