DPRD Belitung Datangi Pemprov Perihal Pertambangan

Kehadiran Budi Prasetyo dan Anggota DPRD lainnya menyuarakan aspirasi masyarakat Belitung terkait persoalan pertambangan

DPRD Belitung Datangi Pemprov Perihal Pertambangan
Bangka Pos/Krisyanidayati
Foto bersama Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Babel Budiman Ginting bersama anggota DPRD Belitung, di Kantor Gubernur Babel, Kamis (8/2/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wakil Ketua DPRD kabupaten Belitung, Budi Prasetyo bersama komisi I DPRD Belitung menggelar rapat tertutup bersama asisten bidang ekonomi dan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di ruang rapat Romodong, Kamis (8/2/2018) siang.

Kehadiran Budi Prasetyo dan Anggota DPRD lainnya menyuarakan aspirasi masyarakat Belitung terkait persoalan pertambangan, terminal khusus pelabuhan pasir yang dinilai mulai meresahkan masyarakat, persoalan reklamasi lahan eks tambang dan lainnya.

"Kami selaku Wakil rakyat menyampaikan aspirasinya permasalahan di Belitung sesuai dengan berlaku UU no 23 tahun 2014 ada beberapa hal yang sudah menjadi wewenang Provinsi, kami sampaikan apa yang diinginkan masyarakat terkait hal itu," kata Budi ditemui usai rapat tertutup, Senin (8/2/2018).

Ia menambahkan berpindahnya kewenangan ke Provinsi, tak lantas membuat pihaknya melepaskan tanggungjawab pengawasan.

"Bukan berarti kami di kabupaten lepas tangan, tapi kami juga melakukan pengawasan dan menyampaikan berbagai persoalan yang ada di kabupaten dengan.
Salah satunya persoalan pertambangan, kelauatan perikanan," katanya.

Menurutnya, persoalan pertambangan di Belitung harus disikapi secara bijaksana. Ia tak memungkiri masyarakat pernah mengalami masa kejayaan timah, namun saat ini pariwisata sudah mulai bergerak.

"Kami harus bijaksana dengan sejarahnya berdiri PT Timah dulu sempat mencadangkan di laut, tapi dengan surat yang kami terima dari pusat KEK Tanjung Kelayang menjadi nilai jual Kabupaten Belitung memang harus mempertimbangkan banyak hal terkait pertambangan, dan lingkungan," katanya.

Di sisi lain, menurutnya manfaat ekonomi masyarakat juga harus diakomodir.

"kita juga harus memperhatikan asas manfaat ekonomi bagi masyarakat Belitung, tapi juga menjaga kebijakan di dunia. Ini yang kami sampaikan ke provinsi, pembangunan di Belitung juga harus melibatkan masyarakat. Dulunya memang pernah menikmati kejayaan timah, tapi sekarang kondisinya sudah berbeda, makanya harus ditentukan langkah-langkah kita kedepannya," katanya.

Penulis: krisyanidayati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved