Partai Pimpinan Raja Dangdut Rhoma Irama Tak Lolos, KPU Bangka Minta Maaf

Pihaknya memohon maaf karena dalam proses verifikasi parpol ini telah membuat ketidaknyaman baik dari sisi teknis maupun regulasi

Partai Pimpinan Raja Dangdut Rhoma Irama Tak Lolos, KPU Bangka Minta Maaf
Bangkapos/Nurhayati
Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Bangka berfoto bersama dengan pengurus parpol usai penyerahan hasil penelitian administrasi, verifikasi faktual, kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2019 kepada 16 partai politik yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), Kamis (8/2/2017) di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka menyampaikan hasil penelitian administrasi, verifikasi faktual, kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2019 kepada 16 partai politik yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), Kamis (8/2/2017) di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan KPU Kabupaten Bangka dari 17 parpol, ada satu parpol yang gagal yakni Parpol Islam Damai dan Aman (Idaman).

Partai yang dipimpin Artis Dangdut Rhoma Irama yang digelar Si Raja Dangdut ini tak lolos dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk menjadi peserta Pemilu 2019 nanti.

Sedangkan 16 parpol yang terdiri 12 parpol parpol lama dan empat parpol baru dinilai Memenuhi Persyaratan (MS).

Parpol lama yang dinyatakan MS tersebut yakni Golkar, PDIP, PPP, Demokrat, PKS, PAN, Nasdem, Hanura Gerindra, PKPI, PKB, dan PBB. Sedangkan baru Perindo, Berkarya, Garuda dan PSI.

"Dari 17 parpol yang ada di Kabupaten Bangka satu yang tidak lolos setelah melalui penelitian administrasi yakni Parpol Idaman Tidak Menuhi Syarat (TMS). Parpol lama dan baru Memenuhi Syarat (MS)," jelas Komisioner Bidang Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bangka Harly Juniarsyah.

Pihaknya memohon maaf karena dalam proses verifikasi parpol ini telah membuat ketidaknyaman baik dari sisi teknis maupun regulasi.

"Regulasi dan verifikasi parpol ini juga sangat luar biasa. Terkait data kita perlu pemahaman yang sama," ungkap Harly.

Ditegaskannya bahwa data sipol bukan menjadi hambatan bagi anggota parpol untuk melakukan pencalonan pada Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2019 nanti.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved