Banyak Masyarakat Ngadu ke Ombudsman Sulit Dapatkan Gas LPG 3 Kg

Mereka mengeluhkan gas 3 kg tersebut yang menurut mereka tidak tepat sasaran. Bahkan dijual oleh pengecer dengan

Banyak Masyarakat Ngadu ke Ombudsman Sulit Dapatkan Gas LPG 3 Kg
istimewa
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, Jumli Jamaluddin 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung, Jumli Jamaluddin mengatakan sejak dari Selasa-Rabu (6-8/2/2018) banyak warga yang menyampaikan keluhannya terhadap kelangkaan gas elpiji 3 kg ke Ombudsman Babel.

"Laporan dugaan maladministrasi yang disampaikan beberapa masyarakat kepada Ombudsman RI Babel, diterima dan dicatat langsung serta diregister," kata Jumli melalui rilisnya, Jum'at (9/2/2018).

Jumli mengatakan dalam laporan tersebut, masyarakat menyampaikan sulit mendapatkan gas subsidi 3 kg

"Beberapa pelapor tersebut ada yang mengeluhkan kelangkaan terjadi di Kabupaten Bangka dan di Pangkalpinang," katanya.

Selain itu, laporan yang diterima Ombudsman ialah tidak tepatnya sasaran gas melon yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah justru disalahgunakan.

"Mereka mengeluhkan gas 3 kg tersebut yang menurut mereka tidak tepat sasaran. Bahkan dijual oleh pengecer dengan harga tinggi diatas HET. Para pelapor berharap agar pihak Pertamina, Pemerintah Daerah di Bangka Belitung bersama-sama aparat penegak hukum untuk menindak tegas dan memproses secara hukum sampai ke Pengadilan jika ada temuan penyimpangannya," katanya.

Para pelapor berharap pihak-pihak terkait untuk proaktif menyelesaikan persoalan ini agar tidak terus berulang.

Menanggapi laporan masyarakat, Jumli mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi lapangan dan pemantauan secara tertutup atau dengan mysteri shoper untuk mendapatkan data-data dan fakta dilapangan.

"Persoalan gas elpiji 3 Kg selalu terjadi secara berulang-ulang dengan persoalan yang serupa, bahkan tidak pernah tuntas persoalan tersebut meski sering dikeluhkan warga serta diekspos media," beber Jumli.

Menurutnya, persoalan gas elpiji 3 Kg harus dilakukan pengawasan lapangan secara intens. Selain pengawasan, juga perlu penindakan tegas bagi yang melanggar peraturan yang berlaku.

"Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah sehingga persoalan gas 3 kg yang tidak tepat sasaran, maupun terjadi kelangkaan dan harga di atas Hat, serta warga kesulitan mendapatkannya terus terjadi berulang-ulang. Namun dalam penindakan juga harus objektif dan tidak tebang pilih," ujarnya.

Ia menambahkan mekanisme distribusi harus tepat sasaran, pemerintah harus melakukan identifikasi secara benar dan akurat, sebab terdapat dua kelompok pengguna gas 3 kg yaitu keluarga kurang mampu serta kelompok usaha kecil atau informal.

"Bahkan kelompok usaha kecil rentan tidak teridentifikasi, sebab bisa saja meski tidak termasuk keluarga tidak mampu atau kurang mampu, dilihat dari sisi usaha, mereka mungkin termasuk sektor usaha yang harus diberi subsidi. Sebabnya harus ada pendataan yang betul untuk segera memetakan dengan tepat, benar, dan cepat. Mudah-mudahan persoalan gas 3 kg ini segera bisa diatasi," tutupnya.(*)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help