KPU Kota Sosialisasi Mekanisme Kampanye Pilwako

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang menggelar sosialisasi peraturan dan mekanisme kampanye Pilwako tahun 2018

KPU Kota Sosialisasi Mekanisme Kampanye Pilwako
Bangkapos/Yudha Palistian
Sosialisasi Kampanye Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Kota Pangkalpinang dihadiri oleh Ketua KPU Kota Pangkalpinang, M. Yusuf, didampingi Divisi hukum M. Atobi, Divisi perencanaan dan data Yusmayadi, dan Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Wahyu Gusna. Serta para tim sukses calon pasangan walikota, di KPU Pangkalpinang, Sabtu, (10/2/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos,  Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang menggelar  sosialisasi peraturan dan mekanisme kampanye Pilwako tahun 2018, Sabtu, (10/2/2018).

Acara dibuka oleh Ketua KPU Kota Pangkalpinang, M. Yusuf, didampingi Divisi hukum M. Atobi,  Divisi perencanaan dan data Yusmayadi, dan Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Wahyu Gusna.

Yusuf mengatakan, sosialisasi ini digelar untuk menciptakan kesepahaman antara KPU Kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara Pilwako dengan para tim sukses pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang.

Selain itu,  Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat,  Wahyu Gusna menyampaikan ada beberapa perubahan ketentuan kampanye  dalam PKPU.  

Untuk metode kampanye dilaksanakan melalui pertemuan terbatas,  debat publik dan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Lalu untuk Alat Peraga Kampanye (APK)  difasilitasi oleh KPU Kota Pangkalpinang yaitu,  Baliho besar berukuran 4m x 7m paling banyak lima buah untuk setiap kota.

"Terkait APK tersebut kami akan menggelar rapat kembali serta berkoordinasi dengan Panwaslu dan seluruh pasangan calon walikota, untuk menetapkan ada tambahan atau tidak," ujarnya. 

Ia pun mengungkapkan sesuai peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, salah satunya prinsip kampanye harus berdasarkan prinsip jujur,  terbuka dan dialogis.

Disisi lain spanduk paling banyak dua buah di setiap desa atau kelurahan dan umbul-umbul paling banyak 20 buah tiap paslon di setiap kecamatan.

Wahyu juga menambahkan, gambar-gambar yang tidak ada hubungan struktural dengan partai politik (parpol) tidak boleh sesuai PKPU 4. Apabila nanti saat masa kampanye sudah dimulai dan ditemui ada APK yang melanggar sejumlah aturan yang telah diatur dalam PKPU 4, maka paslon pemilik APK itu akan dikenakan sanksi. (q4)

Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help