Awas! Politik Uang dan Politisasi SARA akan Diberi Sanksi Keras

Menerima dan memberi akan dikenakan pidana. Maka bagi masyarakat yang tahu ada kejadian ini (money politic) tolong laporkan.

Awas! Politik Uang dan Politisasi SARA akan Diberi Sanksi Keras
Bangka Pos/ Ardhina Trisila Sakti
4 pasang calon Walikota Pangkalpinang 2018-2023 sudah ditetapkan KPU Pangkalpinang saat mendengarkan informasi dari Kepala Panwaslu Kota Pangkalpinang, Ida Kumala 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Ketua panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Pangkalpinang, Ida Kumala bersama Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Pangkalpinang, Wahyu Gusna mengingatkan terdapat perbedaan aturan pemilihan kepala daerah tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pesan ini disampaikan keduanya, Senin (12/2/2018) di Kantor KPU Pangkalpinang usai rapat pleno penetapan empat calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang.

Ketua Panwaslu Kota Pangkalpinang, Ida Kumala membeberkan tahun 2013 lalu pemilihan kepala daerah menggunakan undang-undang nomor 32 tahun 2004 kemudian berubah saat pemilihan serentak 2015 menggunakan undang-undang nomor 1 tahun 2015.

Aturan pun kembali berubah saat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pilkada 2017 menggunakan undang-undang nomor 10 tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015.

"Undang-undang 2016 banyak sekali aturan yang berhubungan dengan sanksi berat terhadap money politic (politik uang). Kalau dulu pemberi money politik yang dikasih sanksi maka melalui aturan terbaru (undang-undang nomor 10 tahun 2016) pemberi dan penerima sama-sama diberikan sanksi dan hukuman minimal 3-6 tahun pidana penjara. Jadi tidak main-main," tegas Ketua Panwaslu Kota Pangkalpinang, Ida Kumala saat diwawancara Bangka Pos.

Sebagai sosialisasi dan pencegahan, badan pengawas pemilu (Bawaslu) serta jajarannya secara nasional serentak akan menggelar deklarasi mengusung tema "Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara" di 171 daerah di Indonesia yang tengah menggelar pemilihan kepala daerah. Ida juga mengingatkan unsur-unsur politisasi sara menjadi salah satu yang akan diawasi Panwaslu.

Deklarasi serupa juga akan dilakukan di Pangkalpinang pada Rabu, 14 Februari 2018 dengan melibatkan pasangan calon, masyarakat, tim kampanye dan relawan.

"Menerima dan memberi akan dikenakan pidana. Maka bagi masyarakat yang tahu ada kejadian ini (money politic) tolong laporkan. Kita ada tim online panitia pengawas pemilu kecamatan (paswascam) dan panwaskota. Jangan lupa yang melaporkan harus merasakan barang buktinya," tutup Ida Kumala.

Penulis: Ardhina Trisila Sakti
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help