Ini Penjelasan Kadis DPUPRP Bateng Soal TPA Regional, Sudah Masuk RTRW sejak 2011

Soal Penyiapan TPA Regional menurut Kepala DPUPRP Bangka Tengah,Hassan pihaknya didaerah hanya menyiapkan ruang.

Ini Penjelasan Kadis DPUPRP Bateng Soal TPA Regional, Sudah Masuk RTRW sejak 2011
Bangka Pos / Evan Saputra
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan (DPUPRP) Bangka Tengah, Hassan Basri 

Laporan Wartawan Bangka Pos Evan Saputra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Bangka Tengah (Bateng), Hassan Basri menjelaskan mengenai polemik penolak TPA regional di Jelutung.

Menurut Hassan, pihaknya didaerah hanya menyiapkan ruang. Ia menceritakan lahan TPA regional sudah masuk RTRW.

"Intinya kita menyiapkan ruang, yang lucu lagi sudah masuk RTRW pada tahun 2011 tapi ada izin IUP disitu dari pertambangan provinsi. Kami hanya mengerjakan TPA regional, ganti lahan tidak menyiapkan," ujarnya, Senin (12/2/2018).

Hassan menyebutkan seharusnya sejak dari awal lahan tersebut cepat digarap.

Namun, baru beberapa tahun belakangan ini saja pemerintah provinsi mau menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Kalau masyarakat nolak, keterlambatan dari provinsi waktu dulu yang tidak respon cepat, sekarang ini melihat kota itu tidak mungkin di disitu lagi karena TPA regional kewenangan provinsi," katanya.

Dikatakan Hassan, mengenai ada lahan yang masuk di kawasan TPA, pihaknya tak dapat berbuat banyak. Sebab katanya, untuk permasalahan ganti rugi pun ada kewenangan provinsi.

"Maunya harus ganti rugi karena ada tanah warga, dulu kita ada MoU saja, operasional nanti, kita tidak mau tentu nerima sampah saja kan ada biaya disitu," sebutnya.(*)

Penulis: Evan
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help