Kuasa Hukum Tak Hadir, Sidang Kasus Korupsi di PT Pertamina Terpaksa Ditunda  

Majelis Hakim Sidang kasus Tindak Pidana Korupsi Qory Oktarina SH bersama dua orang anggotanya menunda persidangan

Kuasa Hukum Tak Hadir, Sidang Kasus Korupsi di PT Pertamina Terpaksa Ditunda  
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi Palu hakim 

Laporan Wartawan BangkaPos,  Yudha Palistian. 

BANGKAPOS.COM,  BANGKA –Majelis Hakim Sidang kasus Tindak Pidana Korupsi Qory Oktarina SH bersama dua orang anggotanya menunda persidangan.

Penundaan tersebut, lantaran kuasa hukum sang terdakwa Saharudin tidak hadir dalam persidangan, (Selasa (13/2/2018).

Sebelumnya dari kejauhan Saharuddin yang mengenakan rompi merah khas tahanan, berjalan menuju ruang sidang garuda di pengadilan negeri Tipikor kota pangkalpinang.

Tepat pukul 11.00 WIB, majelis hakim mengetok palu pertama pertanda sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi dalam kasus Tipikor PT Pertamina Pangkalbalam. 

Tanpak ruangan sidang ramai didatangi oleh para saksi dan istri terdakwa. Namun yang menjadi perhatian ketika Majelis Hakim menanyakan kehadiran kuasa hukum saharuddin

“Saudara,  apakah saudara mengetahui ketidakhadiran kuasa hukum pada sidang hari ini?,” tanya majelis hakim,  Qori kepada terdakwa.

Qori menambahkan seharusnya saudara sudah harus memberi  informasi kepada kuasa hukum dari kemarin,  ucapnya dengan intonasi geram.

Disisi lain,  para saksi yang dihadirkan sudah datang ke PN pangkalpinang dari kemarin. Terlihat jelas seorang saksi mengenakan pakaian batik rapi yang sedang duduk dibagian belakang kursi persidangan.

“Apakah saudara ingin melanjutkan sidang atau ditunda sampai kuasa hukum anda hadir?,” tanya majelis hakim.

Sambil duduk ditengah persidangan dan mengatakan saya ingin sidang ditunda,  ucap saharuddin pelan.

Dari hasil perhitungan sementara oleh penyidik kerugian negara yang diakibatkan oleh pembelian tiket pesawat fiktif ini  kebocoran dana Pertamina ini masih sama diyakni sekitar 4,9 Milyar Rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Â ayat (1) Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.(*)

Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help