Langgar Komitmen, Panwaslu Tak Segan Tindak Paslon Lakukan Money Politic

Para peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang 2018 sudah berkomitmen menolak untuk melakukan money politic atau politik uang

Langgar Komitmen, Panwaslu Tak Segan Tindak Paslon Lakukan Money Politic
Bangka Pos / Hendra
Panwaslu Pangkalpinang menggelar deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara di Pilkada Pangkalpinang 2018 yang digelar di Tamansari, Pangkalpinang, Rabu (14/2/2018). Hadir dalam deklarasi tersebut instansi terkait, KPU Pangkalpinang, tokoh lintas agama dan para paslon pilkada Pangkalpinang. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Para peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Pangkalpinang 2018 sudah berkomitmen menolak untuk melakukan money politic atau politik uang.

Penegasan ini dilakukan dalam deklarasi yang digelar oleh Panwaslu Pangkalpinang, Rabu, (14/2/2018) di Taman Wilhermia, Pangkalpinang.

Turut hadir dalam deklari tolak politik uang dan politisasi sara, para paslon, tokoh lintas agama serta instansi terkait.

Ketua Panwaslu Pangkalpinang, Ida Kumala menegaskan bahwa bila memang para paslon ditemukan melakukan black kampanye ataupun politik uang maka Panwaslu akan melakukan tindakan tegas.

“Hari ini para paslon sudah komitmen menolak politik uang dan juga politisasi sara. Kalau sudah komitmen tapi masih melakukannya maka kita tidak segan-segan untuk mengambil tindakan. Komitmen ini salah satu bentuk kita untuk melakukan pencegahan politik uang,” kata Ida Kumala.

Pencegahan money politik dan juga black campange, Panwaslu meminta agar para paslon melaporkan dana kampanyenya. Dan hari ini merupakan batas akhir pelaporan.

Ida menjelaskan untuk pelaporan dana kampanye awalnya sehari sebelum kampanye dilakukan. Para paslon harus melaporkan rekening khusus dana kampanye (RKDK) ke KPU Pangkalpinang.

“Diawal para paslon juga harus melaporkan RKDK ke KPU Pangkalpinang. Kemudian nanti dipertengahan juga harus melaporkan dan terakhir kampanye juga melaporkan dana kampanyenya. Nanti kita akan koordinasi dan pantau langsung ke KPU Pangkalpinang. Ini kita lakukan salah satunya untuk mencegah terjadinya politik uang,” jelas Ida Kumala.(*)

Penulis: Hendra
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help