BangkaPos/

Panwaslu Pangkalpinang Awasi ASN Ikut Paslon Kampanye

Aturan aparatur sipil negara atau ASN sudah jelas diatur baik dalam UU ASN maupun PKPU tidak boleh terlibat langsung dalam kampanye

Panwaslu Pangkalpinang Awasi ASN Ikut Paslon Kampanye
Bangka Pos / Hendra
Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Panwaslu Pangkalpinang, Luksin Siagian. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Aturan aparatur sipil negara atau ASN sudah jelas diatur baik dalam UU ASN maupun PKPU tidak boleh terlibat langsung dalam kampanye.

Bahkan foto bersama ataupun mendatangi acara kampanye yang tak sesuai kapasitasnya dapat dikenai sangsi tegas.

Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Panwaslu Pangkalpinang, Luksin Siagian kepada harian ini menegaskan bahwa akan ada sangsi tegas kepada paras ASN yang terlibat.

Panwaslu selaku pengawas pemilu akan memantau langsung keterlibatan para ASN dalam kampanye.

“Ada prosedur sebelum dilakukan penindakan kepada ASN yang terlibat dalam kampanye mendukung salah satu paslon. Bila kita temukan akan kita lakukan prosedur pemanggilan dan kita mintakan klarifikasi. Kalau memang terlibat, hasil klarifikasi itu kita sampaikan ke instansi terkait untuk proses penindakan dan sanksinya,” jelas Luksin kepada harian ini, Rabu (14/2/2018).

Kemendagri sudah menegaskan bahwa ASN dilarang terlibat langsung ataupun tak langsung. Bahkan komentar di media sosial ataupun foto bersama paslon pun dilarang.

Namun kata Luksin meski para ASN dituntut untuk netral, tapi dalam pelaksanaan pemilihannya para ASN memilik hak pilih.

“Kalaupun ada yang hadir boleh saja. Tapi harus tahu dulu apa kapasitasnya di dalam kampanye itu. Kalau ikut berkampanye jelas tidak boleh. Sangsi bisa teguran tertulis, peringatan hingga terberatnya pemecatan,” ujar Luksin.

Sejauh ini, dalam tahapan proses pilkada Pangkalpinang, Panwaslu belum menemukan adanya keterlibatan ASN di parpol.

Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, KPU Pangkalpinang, Wahyu Gusna menjelaskan bahwa memang dalam PKPU diatur dengan jelas ASN dilarang terlibat langsung maupun tak langsung dalam politik.

Meski demikian KPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan.

“Aturannya memang ada di PKPU, tapi untuk pengawasan dan penindakan ASN terlibat politik ataupun kampanye itu adanya di KPU,” ujar Wahyu Gusna.

Sejauh ini, tambah Wahyu belum ada diketahui keterlibatan para ASN terlibat atau masuk dalam politik dan kampanye.(*)

Penulis: Hendra
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help