Bimtek, Atasi Ketakutan Kades Mengelola Dana Desa

Minimnya pengetahuan aparatur desa dalam mengelola anggaran desa membuat beberapa kades ketakutan

Bimtek, Atasi Ketakutan Kades Mengelola Dana Desa
Bangkapos/Adinda
Foto bersama peserta bimtek dana desa 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Adinda Rizki Amanda

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Sebanyak 43 kepala desa di Bangka Barat hadiri acara bimbingan teknis tentang pembangunan sinergitas pembinaan aparatur pemerintah desa se-kabupaten Bangka Barat  bersama Polres, Kejaksaan & Inspektorat dalam rangka Optimalisasi pembangunan dan pencegahan tindak Pidana korupsi, Senin (19/2/2018), di Hotel Santika Bangka.

Acara yang diselenggarakan oleh Tunas Lembaga Bimbingan dan peningkatan potensi desa (LBP2D) dihadiri oleh ketua Kejaksaan Negeri, Kapolres Bangka Barat dan Asisten 1 Bupati Bangka Barat dan Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) , serta Perseta Adepsi se-kabupaten Bangka barat.

Acara ini diisi dengan penandatanganan MOU (Momerendum Of Understanding) yang ditandatangani oleh Ketua Apdesi Ellani, dan Ketua Kejaksaan Negeri, Eva Sari Susanti yang disaksikan oleh penjabat lainnya.

Acara Bimbingan teknis ini turut mengundang 60 desa se-kabupaten Bangka barat namun hanya 35 desa yang hadir dengan 43 kepala desa.

Ellani selaku Ketua Asosiasi Perangkat Desa mengungkapkan tujuannya diadakannya kegiatan bimtek (bimbingan teknis) ini agar semua dapat bersinergi dengan aparat hukum ,baik kejaksaan negeri, ataupun dengan aparat keamanannya lainnya.

"Minimnya pengetahuan aparatur desa dalam mengelola anggaran desa membuat beberapa kades ketakutan," kata Ellyani.

Ia berharap kegiatan ini dapat meminimalisir penyimpangan penggunaan anggaran desa. Sebab, tidak banyak kepala desa yang mengetahui secara jelas peraturan-peraturan dalam penggunaan anggaran desa.

Kegiatan ini juga didukung langsung oleh pemerintah daerah yang disampaikan Asisten 1 Bupati Bangka Barat, Muhammad Sholeh.

"Saya harap para peserta seperti kades dan aparatur desa lainnya mengetahui sistem yang berlaku dalam penggunaan anggaran, dan semoga saja acara ini dapat menjadi panduan bagi mereka dalam mengoptimalkan anggaran dalam membangun desa," ujarnya.

Sementara itu,  kegiatan bimtek ini juga merupakan bentuk kerjasama Kejaksaan negeri dengan kepala desa se-kabupaten Bangka Barat yang akan dilakukan pengawalan oleh (TP4D) Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Tim ini akan mengawasi pembangunan pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran, pemerintah pusat sendiri telah memberikan perintah untuk melakukan pengawalan dalam penggunaan anggaran.

"Bukan hanya anggarannya saja yang dipakai namun kita juga akan mengawasi pembangunannya, apakah terlaksana dengan baik tanpa ada penyimpangan di luar aturan yang telah ditetapkan," tuturnya.

Kapolres Bangka Barat, AKBP Firman Andreyanto mengimbau kepada semua aparatur desa dan Kepala Desa untuk tetap menjaga komunikasi dengan pihak kepolisian sekitar dalam menangani tindak lanjut penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur desa.

"Saya ingin kita semua bisa saling menjaga komunikasi, jadi bapak dan ibu- ibu tidak usah malu-malu kalo ada sesuatu yang sifatnya darurat, silahkan konfirmasi ke kami atau bisa langsung hubungi saya dan yang lainnya," ungkapnya kepada semua peserta bimtek dalam mengisi materi siang tadi.

Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved