Kades dan Perangkat Desa Dilarang Berpolitik

larangan bagi para kades di Indonesia yang memanfaatkan jabatan atau kewenangannya guna untuk kepentingan suatu partai politik atau parpol

Kades dan  Perangkat Desa Dilarang Berpolitik
Bangka Pos / Ryan Augusta
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Dr Agung Dwihandes SH saat memberikan materi di hadapan para kades termasuk perangkat desa dalam acara bimbingan teknis (bimtek) yang digelar di gedung hotel Santika, Kota Pangkalpinang 

Laporan wartawan Bangka Pos Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Peran kepala desa (kades) sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat lantaran seorang kades dianggap menjadi panutan bagi masyarakat di desa yang ia pimpin.

Namun kewenangan dan fungsi kades pun diatur dalam Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 tahun 2014.

Termasuk larangan bagi para kades di Indonesia yang memanfaatkan jabatan atau kewenangannya guna untuk kepentingan suatu partai politik atau parpol.

"Dalam Undang-Undang (UU No 6 tahun 2014 -- red) atau pasal yang mengatur yakni pada pasal 29 yang menjelaskan para kades dilarang berpolitik apalagi menjadi pengurus suatu parpol," kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat (Babar), Dr Agung Dwihandes SH selaku pemateri dalam acara bimbingan teknis bagi para aparatur pemerintah desa se-kabupaten Babar, Senin (19/2/2018) yang digelar hotel Santika, Kota Pangkalpinang.

Eksistensi para kades di daerahnya masing-masing menurutnya sangatlah rentan bahkan rawan potensi digunakan oleh sekelompok atau oknum tertentu untuk kepentingan politik atau pun kepentingan suatu parpol tertentu.

Sehingga menurut Agung Dwihandes tugas dan pokok fungsi (tupoksi) dikhawatirkan akan menyimpang dalam pelaksanaanya.

"Alasannya karena para kades diketahui selaku pihak yang punya banyak massa sehingga rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun kepentingan suatu parpol tertentu," terangnya.

Tak cuma itu dalam UU Nomor 6 tahun 2014 pun tegas disebutkan pula jika para perangkat desa sama halnya dilarang berpolitik bahkan larangan sebagai pengurus parpol tertentu.

Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 51 khususnya pada butir G.

Dalam kegiatan bimtek ini selain Kasi Pidsus Kejari Babar (Agung Dwihandes) selaku narasumber atau pemateri juga selaku narasumber lainnya yakni Kasi Intelijen Kejari Babar, Yuni Hariaman SH termasuk narasumber dari intansi Polres Babar dan Inspektorat Babar.

Acara bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti para aparatur pemerintah desa atau para perangkat desa se-kabupaten Babar itu sebelumnya dalam pembukaan sempat dihadiri oleh bupati Babar namun diwakili, Kepala Kejari Babar, Neva Sari Susanti SH, Kapolres Babar, AKBP Firman Andreanto SIK termasuk turut pula dihadiri kepala Inspektorat Babar, Aris Supriatna.

Acara bimtek yang digelar itu atas kerja sama yang dilakukan pihak pengurus DPC APDESI (Asosiasi Perangkat Desa Se-Indonesia) Kabupaten Babar dengan pihak Lembaga Bimbingan & Peningkatan Potensi Desa (LB2P).(*)

Penulis: ryan augusta
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved