70 Persen Pejabat Pemprov Babel Tidak Melaporkan Harta Kekayaan

Yan menyebutkan LHKPN paling lambat dilaporkan pada Maret nanti. Pihaknya, meminta KPK agar mendampingi proses pelaporan LHKPN.

70 Persen Pejabat Pemprov Babel Tidak Melaporkan Harta Kekayaan
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Sekda Babel, Yan Megawandi. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Baru 30 persen dari 259 pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaporkan laporan Hasil Kekayaan Negara (LHKPN).

"Baru 30 persen ASN yang lapor LHKPN dari 259 pejabat yang harus lapor," kata Sekretaris Daerah Babel, Yan Megawandi dalam paparan rapat koordinasi bersama KPK dan Forkominda, di ruang rapat Pasir Padi, Selasa (20/2/2018).

Yan menyebutkan LHKPN paling lambat dilaporkan pada Maret nanti. Pihaknya, meminta KPK agar mendampingi proses pelaporan LHKPN.

"Sampai akhir maret, kita minta pendampingan dari KPK dan mengembangkan sistem ini dan ini terintegrasi kalau tidak menyampaikan LHKPN apa yang akan kita lakukan, sementara ini wacana yang tidak menyampaikan atau yang terlambat itu bisa saja dikasih sanksi penundaan insentif yang mereka dapatkan misalnya, sehingga mereka taat," katanya.

Pelaporan LHKPN sebagai bentuk antisipasi pencegahan tindakan korupsi.

"LHKPN ini kan untuk mengetahui aset, misalnya ada lompatan harta atau aset yang terlalu tinggi," katanya.

Disinggung kemungkinan adanya yang tidak melaporkan secara benar, Yan enggan mengomentari hal ini.

'"Yang tidak melaporkan dengan benar juga perhatian, yang kita utamakan dulu itu agar melaporkan, belum sampai ke kebenaran," katanya.

Ia menambahkan tak ada kendala dalam pelaporan.

"Mungkin kendalanya kesulitan format kalau untuk perbaikan kan tinggal perbaikan," katanya.

Penulis: krisyanidayati
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help