Minat Petani Rendah, Sistem Resi Gudang Harus Gencar Sosialisasi

SRG merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani

Minat Petani Rendah, Sistem Resi Gudang Harus Gencar Sosialisasi
IST/Humas UBB
Pembicara Seminar Sistem Resi Gudang (SRG) Komoditi Lada didampingi dekan, dosen dan mahasiswa Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi UBB berfose bersama sebelum sesi seminar berlangsung. 

BANGKAPOS.COM--Sosialisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang menjanjikan kesejahteraan bagi petani lada terus gencar dilakukan.

Meski saat ini diakui  bahwa  minat petani untuk menaruh ladanya ke gudang  yang ditentukan dalam SRG masih tergolong rendah.

“Hingga saat ini di gudang SRG ada 4,9 ton lada. Idealnya, untuk memperkuat posisi tawar lada kita itu satu butir lada pun harus  masuk ke gudang SRG,” ujar Ketua Dewan Rempah Wilayah Bangka Belitung (Babel)  Bayodandari SH MM dalam Seminar SRG Komoditi Lada di Ruang Agri 1 Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi (FPPB) UBB,  Selasa (20/02/2018) pagi.

Seminar yang digelar Himpunan Mahasiswa Agribisnis FPPB UBB ini   dibuka resmi oleh Dekan FPPB Dr Tri Lestari,  mengedepankan tiga pembicara.

Yaitu Ketua DRI Babel Bayu Dandari,  Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Babel Tanaim SH, dan Ketua Koperasi Lada Babel Magrizan SSi Apt, serta menghadirkan staf khusus Gubernur Babel Zulaili.

SRG merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 

Caranya dengan menitipkan produk pertanian ke gudang dalam sistem SRG, yang sebelumnya harus melalui uji mutu dan dilindungi asuransi serta  lembaga penjamin resi gudang.

Sebelum  empunya (pemilik) produk pertanian itu mendapatkan resi gudang,  pengelola gudang  -- di Babel dikelola oleh BGR (Bhanda Graha Reksa);  badan usaha milik pemerintah --  meregistrasi dan melaporkan ke pusat registrasi (pusreg) Kementerian Perdagangan di Jakarta.

Resi gudang sebagai surat berharga itu,  selanjutnya oleh petani bisa langsung  diuangkan ke lembaga keuangan (bank) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) sebagai agunan, jual-beli  (baik di pasar lelang maupun jual langsung) dan atau disimpan sebagai tanda kepemilikan barang.

Bayodandari mengemukakan dasar hukum SRG termaktub dalam UU No 9 Tahun 2006 tentang SRG yang  telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2011. 

Halaman
1234
Penulis: Herru W
Editor: Iwan Satriawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help