Gubernur Erzaldi Rosman Dukung Upaya KPK Untuk Kebaikan Masyarakat Bangka Belitung

Gubernur Erzaldi Rosman mengatakan sangat mendukung upaya KPK melakukan pencegahan dini tindakan korupsi di Bangka Belitung.

Gubernur Erzaldi Rosman Dukung Upaya KPK Untuk Kebaikan Masyarakat Bangka Belitung
Istimewa
Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Kapolda, Kajati, para bupati, penjabat kepala daerah dan pejabat lainnya berpose bersama pimpinan KPK di Kantor Gubernur Babel, Selasa (20/2/2018). 

PANGKALPINANG, BANGKA POS – Demi optimalisasi pemberantasan korupsi di berbagai daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar rapat koordinasi sebagai bagian dari program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Bangka Belitung.

Acara tersebut digelar pada Selasa (20/2) di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur yang dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada Rapat koordinasi tersebut, Gubernur Erzaldi Rosman mengatakan sangat mendukung KPK. Pasalnya, hal yang dilakukan oleh KPK adalah sebagai langkah kebaikan bagi bangsa.

“Apa yang dilakukan oleh KPK adalah semata-mata untuk kebaikan kita bersama, kebaikan bangsa ini dan percepatan pembangunan di negeri kita ini,” ujar Erzaldi.

Menurut penjelasan dari Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, rata-rata yang tersandung kasus korupsi merupakan dari kesalahan administrasi.

Untuk itu Erzaldi menyampaikan harapannya, dengan arahan yang diberikan oleh KPK kedepannya dapat menjadikan Bangka Belitung lebih baik.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta menyampaikan bahwa tugas dari dan kehadiran KPK adalah untuk membantu daerah sehingga pemimpin merasa aman dan masyarakat dapat terlayani.

“Kami hadir untuk membantu dan mengelola daerah yang bapak atau ibu pimpin sehingga masyarakat dapat terlayani dan kesejahteraan masyarakat kita tingkatkan,” terang Alexander.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa KPK berdasarkan kewenangan yang dimiliki yang tertuang dalam Pasal 7 UU Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan pengawasan, penelitian, penelahaan, dan monitoring terhadap instansi yang menjalankan tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik.

Untuk itu menurut Alexander, KPK berusaha melakukan upaya pencegahan korupsi dari pada upaya-upaya penindakan. Upaya pemberantasan korupsi melaui pencegahan jauh lebih efektif dan efisien daripada penindakan.

“Betapa mahalnya untuk melakukan penindakan, kerugian negara yang tidak bisa dikembalikan 100 persen akibat kasus korupsi. Belum dengan biaya penyelidikan, biaya penyidikan, biaya penuntutan, sampai nanti putus perkara terpidana pun negara masih akan mengeluarkan uang,” pungkasnya.(ADVERTORIAL)

Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help