Kasus Pidana Anak di Pangkalpinang Meningkat, UU PA Dinilai Memanjakan Anak

Dari semua kasus yang sudah diadili khususnya pidana anak menurut saya UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SP2A) ini terlalu memanjakan anak

Kasus Pidana Anak di Pangkalpinang Meningkat, UU PA Dinilai Memanjakan Anak
Bangkapos/Adinda Rizki
Iwan Gunawan Kepala Humas Pengadilan Negeri Pangkalpinang 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Adinda Rizki Amanda 

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Seorang ibu berkerudung coklat berdiri di pintu tahanan membawa bekal makanan untuk diantarkan kepada anaknya dibalik jeruji. Sesekali ia memanggil anaknya dengan mata yang sedikit sayu berharap bekal itu sampai ke anaknya.

"Saya sudah lega, keputusan sidangnya sudah keluar meski anak saya harus ditahan 4 bulan, itu sudah setimpal dengan kejahatan yang ia lakukan," ungkap ibu terdakwa penjambretan yang tidak mau disebutkan namanya, Rabu (21/2/2018).

Kasus pidana anak yang dialami oleh warga Desa Permis, Kabupaten Bangka Selatan ini menjadi satu kasus yang sudah diadili pada bulan Februari tahun 2018 ini.

Terdakwa laki-laki yang berusia 17 tahun ini melakukan penjambretan di wilayah Pangkalpinang, dan harus menerima keputusan hakim dengan mendekam di penjara selama 4 bulan lamanya.

Kejahatan tindak Pidana anak saat ini masuk rekor baru, jika sebelumnya di tahun 2017 masuk 10 berkas, di tahun 2018 ini sudah masuk 7 berkas kasus pidana anak ke pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang.

Menurut keterangan Kepala Humas Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Iwan Gunawan rata-rata kasus yang masuk ke pengadilan adalah kasus pengroyokan dan pencurian.

" Memang dari tahun 2017 sampai 2018 kasus pidana anak kebanyakan itu pencurian dan pengroyokan, ditahun 2018 sendiri sudah masuk 7 berkas dan diperkirakan sampai akhir tahun ini akan mengalami peningkatan,"  ungkap Iwan.

Ia menjelaskan, peningkatan bukan hanya masalah pola asuh yang salah, namun perubahan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (PA) dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak (SP2A), dinilai terlalu memanjakan anak.

"Dari semua kasus yang sudah diadili khususnya pidana anak menurut saya UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SP2A) ini terlalu memanjakan anak sekarang semua harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, walaupun dia seorang pelaku kejahatan," jelasnya.

Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved