KPK Beberkan Ada 166 Aduan Korupsi dari Babel, Bangka Terbanyak, Ini Data Lengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 166 aduan masyarakat Bangka Belitung. Jumlah itu termasuk lima aduan

KPK Beberkan Ada 166 Aduan Korupsi dari Babel, Bangka Terbanyak, Ini Data Lengkapnya
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Logo KPK 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 166 aduan masyarakat Bangka Belitung. Jumlah itu termasuk lima aduan yang dibuat pada awal tahun ini. Lima aduan di antaranya adalah dua dari Pangkalpinang, dan masing-masing satu dari Bangka, Bangka Selatan, dan Beltim.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Ruang Rapat Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Selasa (20/2).

"Di Babel pengaduan masyarakat dari 2014 sampai Januari 2018 ada 166 pengaduan. Untuk 2018 sudah ada 5. Memang tidak semuanya indikasi korupsi dan tidak semuanya ditangani KPK," kata Alexander dalam arahannya.

Pada ttahun 2018 yang baru berjalan dua bulan, sudah ada 5 aduan yang masuk ke KPK. Sementara pada tahun lalu, jumlah aduan mencapai 28 aduan.

Wilayah paling banyak aduan berasal dari Kabupatan Bangka yakni 68 aduan, disusul Pangkalpinang sebanyak 46 aduan kemudian Bangka Tengah sebanyak 21 aduan. Bangka Selatan sebanyak 15 aduan, Bangka Barat 8 aduan, Belitung Timur 6 aduan sementara Belitung 1 aduan.

Rakor turut dihadiri Inspektur III Kementerian Dalam Negeri Elfin Elyas, Kepala BPKP Babel Raden Suhartono, Kepala Sub Direktorat Pekerjaan Konstruksi LKPP, Hardi Afriansyah, dan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman. Ada juga Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, Kapolda Babel, Brigjen Pol Syaiful Zachri, Kajati Babel, Adityawarman, Kepala Ombudsman Babel Jumli Jamaluddin, Bupati dan Wali Kota di tujuh kabupaten/kota serta Forkompinda.

Alexander menjelaskan dari semua aduan yang diterima pihaknya, tidak semuanya ditindaklanjuti KPK lantaran keterbatasan Sumber Daya Manusia. Ada beberapa yang ditangani oleh kepolisian maupun kejaksaan. Namun, KPK tetap memantau dan melakukan supervisi dari laporan pengaduan masyarakat.

Tak hanya persoalan tindaklanjut laporan pengaduan, persoalan penindakanpun KPK berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.

"Dalam hal penindakan KPK berkoordinasi dengan kepolisian atau kejaksaan itu ada surat perintah permohonan penyidikan ke KPK itu kita supervisi, kami akan membantu mereka misalnya kendalanya di mana," kata Alexander.

Dia menambahkan pihaknya tidak bisa sembarangan mengambil alih sebuah perkara. "Tidak semua kasus pengaduan masyarakat ditangani KPK tentu tidak serta merta diambil alih kasus itu, tapi kita lakukan koordinasi smapai dimana penyidikan dokumen yang dilaporkan masyarakat. Kewenangan KPK Sangat terbatas salah satunya kerugian negara di atas Rp 1 miliar. Tapi kita tetap supervisi," ujarnya.

Halaman
123
Penulis: krisyanidayati
Editor: teddymalaka
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help