Partai NasDem Babel Desak Gubernur Cabut Rekomendasi Izin HTI

Dijelaskan Zuristyo, masyarakat yang mewakili desa-desa menyatakan proses ijin HTI PT BRS di Kabupaten Bangka Barat tidak

Partai NasDem Babel Desak Gubernur Cabut Rekomendasi Izin HTI
bangkapos.com/Agus Nuryadhyn
Zuristyo Firmadata 

Laporan Wartawan Bangkapos, Agus Nuryadhyn

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Masyarakat yang berjumlah 
800 orang perwakilan dari 40 Desa 6 Kecamatan se Kabupaten Bangka Barat, melakukan pertemuan dengan  Ketua DPW Partai NasDem Zuristyo Firmadata dan Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai NasDem Datuk H Ramli Sutanegara.

Pertemuan berlangsung di Gedung Serbaguna Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Minggu (25/2/2018). 

Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan kepada DPW Partai NasDem  mendesak Gubernur Bangka Belitung untuk mencabut izin lingkungan HTI PT BRS  di Kabupaten Bangka Barat.  

Dijelaskan Zuristyo, masyarakat yang mewakili desa-desa menyatakan proses ijin HTI PT BRS di Kabupaten Bangka Barat tidak pernah disosialisasikan dengan masyarakat, namun hanya dilakukan pertemuan 
dengan kepala desanya. 

Bahkan menurut  Zuristyo, pemerintah daerah mengeluarkan amdal tanpa pengajuan dengan masyarakat yang berkaitan rencana konsolidasi HTI PT BRS. Sehingga membuat masyarakat resah dan gelisah, karena khawatir anak cucu mereka tidak dapat bertani. Adapun yang telah dikuasai seluas  66.640 hektar. 

"Masyarakat minta kepada Partai NasDem, untuk segera menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, agar izin lingkungan HTI tersebut dicabut," ujar Zuristyo kepada Bangkapos, Selasa (27/2/2018).

Ketua DPW Partai NasDem Babel memberikan apresiasi kepada pansus HTI DPRD Babel yang telah berbicara dengan Kementerian LH dan Kehutanan.

"Dalam pertemuan Pansus HTI DPRD Babel, bahwa Kementerian LH dan Kehutanan menyatakan apabila ijin merupakan kewenangan gubernur maka gubernur yang mencabut izinnya. Apabila izin lingkungan dibatalkan oleh gubernur maka otomatis ijin usaha HTI PT BRS tidak berlaku," jelas Zuristyo. 

Partai NasDem mengharapkan agar Gubernur Babel menyatakan untuk segera mencabut izin lingkungan demi untuk keamanan dan ketentraman serta kepentingan masyarakat. 

"Bila rekomendasi pencabutan izin lingkungan yang sudah dikeluarkan oleh gubernur babel maka bupati Babar Camat dan Kades se Kabupaten Babar segera menindaklanjuti atas apa yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat terhadap persoalan HTI seluas 66.640 Ha di wilayah konsesi HTI PT BRS," ujarnya. 

Dimana menurut Zuristyo, ini berdampak terhadap mata pencarian petani di Kabupaten Bangka Barat, bila izin lingkungan tidak dicabut oleh Gubernur Babel.

Disisilain  Zuristyo mengemukakan, informasi yang diperoleh Partai NasDem, bahwa Gubernur Babel sudah mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin lingkungan namun surat tersebut tidak bernomor sehingga cacat hukum. 

"Jika benar, maka diminta kepada pemerintah provinsi kepulauan Babel untuk membuat kembali surat yang tegas dan tidak abu-abu," kata Zuristyo. (*)

Penulis: agusrya
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved