Home »

Lokal

» Bangka

PPK SKPD dan Bendahara Diminta Laksanakan Transaksi Non Tunai

Pemkab Bangka secara implementasi sudah memulai pelaksananaan gerakan non tunai pada beberapa kegiatan baik belanja dan penerimaan

PPK SKPD dan Bendahara Diminta Laksanakan Transaksi Non Tunai
(ist/dok humas dan protokol setda bangka)
Kegiatan sosialisasi gerakan nasional non tunai yang difasilitasi Bank Indonesia Perwakilan Bangka Belitung bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka, Selasa (27/2/2018) di Hotel Tanjung Pesona, Sungailiat, Kabupaten Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Pemkab Bangka secara implementasi sudah memulai pelaksananaan gerakan non tunai pada beberapa kegiatan baik belanja dan penerimaan.

"Saya juga berharap kepada PPK SKPD, bendahara pengeluaran dan penerimaan dapat melaksanakan transaksi non tunai," ungkap Mukhsin melalui rilis yang dikirim Humas dan Protokol sosialisasi gerakan nasional non tunai yang difasilitasi Bank Indonesia Perwakilan Bangka Belitung bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka, Selasa (27/2/2018) di Hotel Tanjung Pesona, Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Menurutnya Pemkab Bangka berterima kasih kepada Bank Indonesia Perwakilan Babel yang telah memfasilitasi sosialisasi gerakan non tunai yang bisa menjadi dasar bagi aparatur Pemda Bangka untuk melaksanakan gerakan non tunai tersebut.

"Kepada narasumber juga kita harapkan berikan ilmu sebanyak mungkin agar suksesnya gerakan nasional non tunai ini," harap Mukhsin.

Kepala BI Perwakilan Babel, Tantan Heroika Sudrajat,  mengatakan, Bank Indonesia sendiri sudah melakukan pencanangan gerakan non tunai pada 14 Agustus 2014 lalu.

Karena memang dengan transaksi non tunai dapat mempercepat proses, memberikan keamanan dan juga lainnya yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi.

"Pada tahun 2018 ini juga kita akan memberikan bantuan secara non tunai kepada masyarakat miskin di Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Belitung," kata Tantan.

Pada kesempatan ini ia menyatakan bahwa investasi Bitcoin dilarang sehingga masyarakat diharapkan tidak tertipu.

"Kita juga menegaskan bahwa untuk Bitcoin dilarang dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah," tegas Tantan.

Dalam pembukaan sosialisasi tersebut dihadiri juga oleh Kepala BPKAD Kabupaten Bangka, Iwan Hindani, para kepala OPD dan para tamu undangan lainnya.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help