NasDem Desak Gubernur Babel Cabut Izin Lingkungan HTI di Bangka Barat

Masyarakat menyampaikan kepada DPW Partai NasDem mendesak Gubernur mencabut izin lingkungan HTI PT BRS di Kabupaten Bangka Barat.

NasDem Desak Gubernur Babel Cabut Izin Lingkungan HTI di Bangka Barat
Istimewa
Ke­tua DPW Partai NasDem Zuristyo Firmadata dan Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai NasDem Datuk H Ramli Sutanegara saat pertemuan dengan perwakilan warga di Gedung Serbaguna Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Minggu (25/2). 

MUNTOK, BANGKA POS - Masyarakat yang berjumlah ratusan orang perwakilan dari 40 desa 6 kecamatan se-Kabupaten Bangka Barat melakukan pertemuan dengan Ke­tua DPW Partai NasDem Zuristyo Firmadata dan Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai NasDem Datuk H Ramli Sutanegara.

Pertemuan berlangsung di Gedung Serbaguna Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Minggu (25/2).

Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan kepada DPW Partai NasDem mendesak Gubernur Bangka Belitung untuk mencabut izin lingkungan HTI PT BRS di Kabupaten Bangka Barat.

Dijelaskan Zuristyo, masyarakat yang mewakili desa-desa menyatakan proses izin HTI PT BRS di Kabupaten Bangka Barat tidak pernah disosialisasikan dengan masyarakat, namun hanya dilakukan pertemuan dengan kepala desanya.

Bahkan menurut Zuristyo, pemerintah daerah mengeluarkan amdal tanpa pengajuan dengan masyarakat yang berkaitan rencana konsolidasi HTI PT BRS.

Sehingga membuat masyarakat resah dan gelisah, karena khawatir anak cucu mereka tidak dapat bertani. Adapun yang telah dikuasai seluas 66.640 Hektare, dari luas 72.400 Hektare.

“Bagaimana lagi masyarakat akan berusaha untuk mencari mata pencariannya bila sekitar 90 persen lahan tersebut sudah dikuasai pihak perusahaan,” jelas Zuristyo kepada Bangka Pos Group, Selasa (27/2).

Bahkan kata Zuristyo, masyarakat meminta kepada Partai NasDem, untuk segera menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, agar izin lingkungan HTI tersebut dicabut.

Ketua DPW Partai NasDem Babel memberikan apresiasi kepada pansus HTI DPRD Babel yang telah berbicara dengan Kementerian LH dan Kehutanan.

“Dalam pertemuan Pansus HTI DPRD Babel, bahwa Kementerian LH dan Kehutanan menyatakan apabila izin merupakan kewenangan gubernur maka gubernur yang mencabut izinnya. Apabila izin lingkungan dibatalkan oleh gubernur maka otomatis izin usaha HTI PT BRS tidak berlaku,” jelas Zuristyo.

Ke­tua DPW Partai NasDem Zuristyo Firmadata dan Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai NasDem Datuk H Ramli Sutanegara saat pertemuan dengan perwakilan warga di Gedung Serbaguna Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Minggu (25/2).
Ke­tua DPW Partai NasDem Zuristyo Firmadata dan Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai NasDem Datuk H Ramli Sutanegara saat pertemuan dengan perwakilan warga di Gedung Serbaguna Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Minggu (25/2). (Istimewa)

Partai NasDem meminta agar Gubernur Babel menyatakan untuk segera mencabut izin lingkungan demi untuk keamanan dan ketentraman serta kepenti­ngan masyarakat.

“Bila rekomendasi pencabutan izin lingkungan yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Babel maka Bupati Babar, Camat dan Kades se-Kabupaten Babar segera menindaklanjuti atas apa yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat terhadap persoalan HTI seluas 66.640 Ha di wilayah konsesi HTI PT BRS,” ujarnya.

Menurut Zuristyo, ini berdampak terhadap mata pencarian petani di Kabupaten Bangka Barat, bila izin lingkungan tidak dicabut oleh Gubernur Babel.

Disisi lain Zuristyo mengemukakan, informasi yang diperoleh Partai NasDem, bahwa Gubernur Babel sudah mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin lingkungan namun di surat tersebut tidak bernomor sehingga cacat hukum.

“Jika benar, maka diminta kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel untuk membuat kembali surat yang tegas dan tidak abu-abu,” kata Zuristyo. (Advertorial/rya)

Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved