Panwaslu Belum Temukan Ada ASN Terindikasi Keterlibatan di Pilkada Belitung 2018

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Heickal menyatakan ‎pihaknya‎ belum menemukan Ada ASN Terlibat Pilkada

Panwaslu Belum Temukan Ada ASN Terindikasi Keterlibatan di Pilkada Belitung 2018
Bangka Pos / Disa Aryandi
Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung Haickal Fackar 

Laporan ‎Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG- Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Haickal Fackar menyatakan, hingga hari ini, Kamis (1/3/2018)  ‎pihaknya‎ belum menemukan adanya indikasi keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Belitung selama bergulirnya tahapan Pilkada Belitung 2018.

"Selama masa kampanye ini, dari pantauan kami, belum ditemukan adanya indikasi terkait netralitas ASN itu," ucap Heickal dihubungi Pos Belitung, Kamis (1/3/2018).

Mengenai netralitas ASN, ‎Heickal menuturkan, saat ini pihaknya sedang menaruh perhatian lebih ‎terhadap penggunaan media sosial (medsos) oleh ASN.

"Apakah dalam postingan-postingan seorang ASN, ada yang terkait paslon atau tidak. Atau memosting foto dia, atau apakah memberikan like. Itukan tidak boleh. Ini semua dipantau. Warga juga bisa melapor langsung ke kami kalau ada temuan terkait netralitas ASN, dengan melampirkan bukti-bukti," ucap dia.

Pihaknya, ujar Haickal, juga telah melakukan sejumlah langkah untuk mengingatkan agar para aparatur menjaga netralitasnya selama Pilkada Belitung 2018.

Beberapa caranya adalah dengan sosialisasi mengundang para stakeholder, termasuk aparatur desa.

Selain pihaknya,kata Haickal, netralitas ASN saat Pilkada juga dipantau oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Dalam UU nomor 10 tahun 2016 itu diatur bahwa paslon itu dilarang melibatkan ASN saat kampanye. Pasal lainnya berbunyi pejabat pemerintah dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon," tutur Haickal.

Soal ketatnya aturan netralitas ASN yang kemudian dianggap justru akan menyulitkan ASN ketika memilih, Heickal menilai aturan tersebut justru untuk melindungi ASN.

Tujuannya agar seorang ASN tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu selama Pilkada.

"Itu agar ASN ‎tidak dijadikan alat. Untuk mengenal paslon kan tidak harus melalui kampanye. Banyak ruang dan pintu yang diberikan, salah satunya dengan mengunjungi kantor Panwaslu atau atau kantor KPU," kata Haickal. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved