Kabareskrim Ungkap Ada MoU Penghapusan Pidana Jika Pejabat Kembalikan Uang Korupsi, Benarkah?

Kabareskrim mengungkapkan ada MoU bahwa pejabat negara atau daerah yang sudah mengembalikan uang hasil kejahatan korupsi, maka tidak perlu dipidana.

Kabareskrim Ungkap Ada MoU Penghapusan Pidana Jika Pejabat Kembalikan Uang Korupsi, Benarkah?
Istimewa
ilustrasi 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto melontarkan pernyataan mengejutkan publik terkait penanganan kasus korupsi.

Hal itu ia sampaikan usai penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada 28 Februari 2018 lalu.

Menurut dia, dalam kesepakatan tersebut, pejabat negara atau daerah yang sudah mengembalikan uang hasil kejahatan korupsi, maka tidak perlu dipidana.

"Kalau masih penyelidikan kemudian si tersangka mengembalikan uangnya, kami lihat mungkin persoalan ini tidak kita lanjutkan ke penyidikan," kata Ari.

Baca: Kisah TKW Lolos dari Cengkraman Majikan Galak dan Bertemu Keluarga Setelah 9 Tahun Putus Komunikasi

Penghentian perkara dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati.

Penegak hukum akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP untuk melakukan penelitian di internal pemerintahan daerah yang terindikasi korupsi.

Jika APIP hanya menemukan indikasi pelanggaran administrasi maka akan ditangani di internal kelembagaan.

Baca: Heboh Kabar Pedangdut Duo Serigala Cupi Cupita Diciduk Karena Narkoba, Ini Penjelasan BNN

Sebaliknya, apabila ditemukan unsur tindak pidana, maka aparat hukum menindaklanjutinya.

Halaman
1234
Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved