Jangkau Warga Disdukcapil Belitung Beri Pelayanan Adminduk Hingga Pulau Kecil dan Terluar

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Belitung melakukan upaya "jemput bola" ke wilayah Pulau-pulau Kecil dan Terluar

Jangkau Warga Disdukcapil Belitung Beri Pelayanan Adminduk Hingga Pulau Kecil dan Terluar
Bangka Pos / Dedy Qurniawan
‚ÄéKepala Disdukcapil Belitung, Hotmaria Ida 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG- ‎Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Belitung melakukan upaya "jemput bola" ke wilayah Pulau-pulau Kecil dan Terluar di Kabupaten Belitung.

Upaya itu dilakukan sebagai‎ upaya pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil.

‎Demikian dinyatakan oleh Kepala Disdukpencapil Belitung Hotmaria Ida sewaktu berbincang-bincang dengan posbelitung.co, Selasa (6/3/2018) di kantornya.

‎"Selain jemput bola, kami juga punya petugas register, yang merupakan perpanjangtanganan kami. Mereka biasa dan bisa mengirimkan data adminduk warga pulau-pulau kecil ke kami," ucap Ida.

Dia menyontohkan, Pulau Sumedang sebagai pulau berpenghuni terjauh yang telah dijangkau pelayanan Disdukcapil Belitung.. "Kami jadwalkan ke sana kemarin, dan harus menginap tiga hari di sana," ujarnya.

Di Pulau Sumedang misalnya, Ida berujar bahwa masih ditemukan penduduk yang tak mengurus administrasi kependudukan (adminduk)-nya.

Jumlahnya mencapai sekitar 20 warga dan sedang diproses pengurusan adminduknya oleh Disdukcapil Belitung.

Kata Ida, Permendagri nomor 10 tahun 2011 yang mngatur bahwa penduduk yang tak mengurus adminduknya karena lanjut usia, cacat fisik, mental dan kesulitan transportasi, masuk dalam kategori rentan adminduk.‎

"Mereka harus tetap dirangkul dan didata sebagai penduduk. Di Belitung, dengan catatan kami juga mengaktifkan petugas register yang ada di desa. Petugas register inilah ujung tombak, perpanjangtangan disdukcapil yang akan merangkul dan melaporkan seluruh data apapun kepada kami," ucap Ida.

Warga yang masuk kategori rentan adminduk ini kemudian diberikan semacam Kartu Tanda Penduduk sementara yang diberi nama Surat Keterangan Orang Terlantar.

Surat tersebut berlaku selama satu tahun.

"Aturannya, setahun setelah dia memegang surat tersebut, dia wajib diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), " ucap Ida.‎ (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved