Kisah Suksesi dan 'Gagalnya' Sri Sultan Hamengku Buwono IX Pergi Naik Haji

Banyak niat yang ingin dilakukan Sri Sultan setelah kembali dari Amerika. Namun, Tuhan menghendaki lain.

Kisah Suksesi dan 'Gagalnya' Sri Sultan Hamengku Buwono IX Pergi Naik Haji
Sri Sultan Hamengku Buwono IX | profilbos 

Sebagian bahkan sudah dikenalnya sejak masa perang kemerdekaan, saat-saat ketika mereka  biasa saling menegur dengan panggilan "Bung". Saya adalah satu-satunya muka baru bagi Sri Sultan. 

Betapapun santainya pertemuan itu, tak urung beberapa peserta tidak dapat menahan kelelahan. Terpaksa sebagian pewawancara meminta izin kepada tuan dan nyonya rumah, Pak Sultan dan Ibu Norma (KRAy Nindyokirono), untuk tidur siang. 

Namun, Sri Sultan tak bergeming dari kursinya. Bersama para pewawancara yang mampu terus bertahan tanpa istirahat, ia hampir tak pernah meninggalkan ruang tengah tempat berwawancara, kecuali untuk makan siang dan makan malam. 

Hanya sekali-sekali saja ia melempangkan badan dan jalan-jalan sebentar di beranda  dan di halaman berkebun yang ditata rapi. 

Hari sudah agak larut, jam menunjukkan pukul 22.00 ketika beberapa di antara kami merasa sudah waktunya pulang ke Jakarta, karena harus masuk kantor keesokan harinya. Tetapi Sri Sultan, yang tidak kelihatan lelah atau menguap, masih mengajak melanjutkan pembicaraan. 

Pak Roem, yang selalu didampingi istrinya ke mana pun ia pergi dan Kustiniyati Mochtar tidak ikut pulang ke Jakarta. Mereka masih meneruskan wawancara keesokan paginya. 

"Mungkin saya dibuang" 

Seperti pada pertemuan-pertemuan lainnya, wawancara sepanjang hari itu digunakan pula untuk mengecek hal-hal yang meragukan dan memerlukan penjelasan dari tangan pertama. 

Bagaimana, umpamanya, menuliskan namanya, karena ejaan yang tercantum dalam buku-buku dan penerbitan pers berbeda-beda. 

Bukan Hamengkubuwono, apalagi Hamangkubuwono dan bukan pula Hamangkubuwana atau Hamengkubuwana, katanya. Melainkan Hamengku Buwono dituliskan dengan dua kata - atau dulu, semasa ejaan lama, Hamengkoe Boewono. 

Kami juga mengajukan pertanyaan hipotetis: Apa yang akan terjadi seandainya ia tidak bersedia menandatangani kontrak politik dengan Belanda sebelum dinobatkan sebagai sultan? 

Pertanyaan ini diajukan karena ada bagian penting dalam "Surat perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Yogyakarta" itu yang tidak sesuai dengan keinginannya. 

Misalnya, masalah pepatih dalem (patih, serupa perdana menteri) yang mendapat gaji dari pemerintah Hindia Belanda dan kesultanan dan bertanggung jawab kepada kedua pihak. 

Ia adalah pegawai pemerintah Belanda dan kesultanan pada saat yang bersamaan. Ini berarti, sebelah kakinya berada di kesultanan, tetapi kaki lainnya berada di pihak Belanda. 

Ia sadar bahwa dalam kedudukan demikian sang patih dapat menjadi alat Belanda yang bisa diadu domba dengan sultan. Sejarah menunjukkan bahwa konflik seperti itu tidak jarang terjadi pada masa silam. 

Tetapi dalam perundingan dengan Gubernur Lucien Adam, Sri Sultan gagal memenangkan tuntutannya agar pepatih dalem sepenuhnya menjadi pejabat kesultanan. 

Seandainya ia membiarkan perundingan itu berakhir dengan jalan buntu karena tidak semua tuntutannya dipenuhi, "Saya mungkin dibuang," kata nya singkat. Jika itu terjadi, menurut perkiraannya, tahta Kesultanan Yogyakarta mungkin akan ditawarkan oleh Belanda kepada salah seorang saudaranya atau sepupunya. 

Peristiwa seperti itu pernah terjadi pada masa pendudukan Belanda sesudah proklamasi kemerdekaan. Seorang saudaranya ditangkap Belanda dan dibawa ke Semarang, karena ia telah mengadakan rapat di rumahnya dengan laskar yang dipimpinnya. 

Di Semarang, ia mendapat tekanan agar mau bekerja sama dengan Belanda. Ia malahan ditawari kedudukan sebagai sultan karena saat itu Belanda sudah mengetahui bahwa Sultan Hamengku Buwono IX tidak dapat dibujuk untuk bekerja sama dengan mereka. 

Semboyan tentara Belanda semula bahwa "pembebasan" Yogyakarta berarti "membebaskan Sri Sultan dari pihak republik" ternyata hanyalah suatu khayalan. 

Melepaskan tahta dan jabatan gubernur 

Ada satu bagian yang menarik dalam wawancara ini, yang membuat saya sekarang tercenung teringat lagi pada saat-saat tujuh tahun yang lalu itu. Tetapi waktu itu saya sama sekali tidak menyadari makna sebenarnya. 

Saya mengira Sri Sultan hanya sekadar ingin menyampaikan human interest story sebagai ilustrasi sejarah tentang bagaimana suksesi dapat terjadi di Keraton Yogyakarta

Ia tengah bercerita mengenai langkah-langkahnya menyiapkan calon putra makota, ketika tiba-tiba beralih kepada peristiwa penyerahan tahta dari Hamengku Buwono VII kepada  putranya, Hamengku Buwono VIII. 

Hamengku Buwono VIII dinobatkan sebagai sultan pada 8 Februari 1921, ketika Hamengku Buwono VII masih hidup. Sultan lama, setelah turun tahta, meninggalkan keraton dan menetap di Ambarukmo. 

Sebabnya, kata Sri Sultan, "Tidak enak kalau tetap tinggal di keraton, karena yang telah melepaskan tahtanya akan tetap disebut "sultan", bukan "mantan sultan" atau "mantan raja". 

Barulah sekarang saya memahami, apa arti isyarat yang barangkali hendak disampaikannya ketika mengingatkan peristiwa suksesi awal tahun 1921 itu. Mungkin ini merupakan "ungkapan pendahuluan" dari hasratnya yang masih terpendam di lubuk hati, sebelum akhirnya dapat dengan jelas dikemukakan tujuh tahun sesudah wawancara itu. 

Kini saya mendengar bahwa tiga bulan sebelum ia mangkat, Sri Sultan mengungkapkan keinginannya untuk mengundurkan. diri dari kedudukan sebagai gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sebagai sultan. 

Rencananya ltu dikemukakan sekitar akhir Juni atau awal Juli 1988 beberapa minggu sebelum pengangkatan empat putranya sebagai pangeran pada 23 Juli. 

Kira-kira semmggu setelah timbul gagasan itu, ia memanggil Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam VIII ke Jakarta dan mereka bertemu di kantor Sri Sultan di Jl. Prapatan 42, Jakarta Pusat. 

la menawarkan kepada kepala trah Pakualaman itu untuk bersama-sama mengundurkan diri dari kedua kedudukan masing-masing sebagai pemimpin pemerintahan daerah dan sebagai pemimpin Kesultanan dan Pakualaman. 

Menjelang turun tahta, mereka akan menunjuk putra masing-masing sebagai calon pewaris tahta dan menobatkannya sebagai putra makota. 

Bagaimana perasaan dan reaksi Sri Paku Alam atas tawaran Sri Sultan ini, tidaklah sulit dibayangkan. Mereka merupakan dwitunggal Provinsi Yogyakarta yang tak terpisahkan. 

Keduanya terikat erat bukan hanya oleh kesamaan gagasan dan pengalaman sejarah, tetapi juga oleh ikatan darah. 

Paku Alam I adalah putra Hamengku Buwono I dan adik Hamengku Buwono II tetapi berlainan ibu. Karena hubungan keluarga yang dekat ini, Sri Sultan biasa memanggilnya "paman". 

Saya teringat pada tulisannya yang lembut dan tulus dalam Tahta Untuk Rakyat. "Saya pribadi pernah mendapat pesan dari orang tua saya bahwa siapa pun yang menjadi pemimpin saya, saya lahir-batin harus taat dan sekali-kali tidak diperbolehkan mengadakan penilaian terhadap pemimpin saya itu. 

 Sri Sultan adalah pemimpin saya, dan saya dengan lahir batin patuh, tunduk serta taat kepadanya." 

Sri Sultan mengajak Sri Paku Alam untuk mengajukan permintaan pengunduran diri sebagai kepala dan wakil kepala daerah kepada Presiden Soeharto bulan Desember 1988. 

Kemudian mereka akan mengadakan persiapan untuk mengangkat putra makota masing-masing, sebelum bersama-sama melepaskan tahta Kesultanan dan Pakualaman. 

Pertemuan berikutnya diadakan dengan ketiga anak laki-laki dari istrinya yang kedua - KGPH Mangkubumi, GBPH Hadiwinoto dan GBPH Joyokusumo. Dalam pertemuan ini, yang diadakan di rumah Sri Sultan di Jl. Halimun 23, Jakarta Selatan, juga disinggung masalah pewarisan tahta. 

Disusul dengan pertemuan di tempat yang sama bersama GBPH Hadikusumo, anak laki-laki tertua dari istri pertama, sekitar sepuluh hari sebelum Sri Sultan ber angkat ke Jepang dan Amerika Serikat pada tanggal 14 September. 

Sri Sultan kemudian meminta para kerabatnya di Yogyakarta agar mendandani sebuah rumah di Mangkubumen, di luar keraton, untuk tempat tinggal sementara putra makota sebelum memasuki keraton sebagai sultan baru. 

Menjelang penobatan putra makota sebagai Sultan Hamengku Buwono X, ia akan meninggalkan keraton. 

Ia hendak mengikuti jejak kakeknya, Sultan Hamengku Buwono VII, yang turun tahta pada 29 Januari 1921 dan pindah ke Ambarukmo keesokan  harinya — sepuluh hari sebelum penobatan penggantinya. Ia mangkat sebelas bulan kemudian, pada 30 Desember tahun itu. 

Nama baru dan naik haji 

Sri Sultan telah pula memilih nama baru yang akan digunakannya sesudah melepaskan tahta. Ia akan menyebut dirinya Ki Ageng Sepuh. 

Keinginannya yang lain ialah berziarah ke Ka'bah di Mekah untuk menunaikan rukun Islam kelima. Seandainya ini terjadi, ia akan menjadi Sultan Yogyakarta pertama - yang masih bertahta ataupun setelah turun tahta - yang menjalankan ibadah haji. 

Selama ini tak seorang pun di antara para sultan Yogyakarta sempat pergi naik haji, walaupun mereka menyandang gelar Sayidin Panotogomo Khaltfatullah. 

Ini adalah gelar keagamaan dalam lembaga pemerintahan Islam, yang artinya "Yang Dipertuan Pembina (Penata) Agama Utusan Allah". 

Masih banyak keinginan dan rencana Sri Sultan yang hendak dilaksanakannya sepulang dari mengantar rombongan kesenian Yogyakarta - Surakarta ke Jepang dan pemeriksaan kesehatan di Amerika Serikat. 

Tetapi, sebelum semuanya terwujud, Tuhan telah lebih dulu memanggilnya pulang ke rahmatullah.(*)

(Seperti pernah dimuat di Majalah Intisari edisi Januari 1989)

Editor: zulkodri
Sumber: Intisari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved