KPK Sosilasiasikan E-LHKPN ke Pejabat di Pemprov Babel

Untuk Babel, tahun 2017 ada 259 yang wajib lapor, tahun depan mungkin akan bertambah. Kita

KPK Sosilasiasikan E-LHKPN ke Pejabat di Pemprov Babel
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Kasatgas Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantas Korupsi, Kunto Ariawan. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kasatgas Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantas Korupsi, Kunto Ariawan mengatakan pihaknya gencar melakukan sosialisasi dan mengingatkan pejabat daerah untuk melaporkan LHKPN.

"Kita mengenalkan aplikasi e-LHKPN, karena ini pelaporannya secara online dak ada format baru. Dengan online ini kan bisa dipantau siapa yang patuh dan tidak patuh. Kalau dulu kan pemerintah daerah harus minta ke KPK dulu baru tau, sekarang bisa dipantau langsung," katanya usai bimbingan teknis E-LHKPN KPK RI di ruang rapat Pasir Padi, Selasa (13/3/2018).

Ia mengatakan untuk tahun 2017 penyelenggara negara yang wajib lapor diantaranya ialah eselon II keatas, bidanh perizinan, pengadaan, pengelola keuangan, pejabat pemeriksa dan auditor.

"Untuk Babel, tahun 2017 ada 259 yang wajib lapor, tahun depan mungkin akan bertambah. Kita berharap tingkat kepatuhannya terus meningkat, karena saya rasa tahun-tahun sebelumnya kepatuhan Babel cukup bagus, sekarang saja sudah lebih dari 80 persen," katanya.

Ia mengatakan LHKPN sebagai bentuk transparansi dan mengontrol perkembangan harta penyelenggara negara agar tidak ada kenaikan yang signifikan.

"Ini kan untuk tranparansi dan masyarakat bisa akses untuk tau berapa harta kekayaan kepala daerahnya, ini terbuka untuk siapa saja. Kita juga berharap masyarakat dapat memberikan informasi kalau memang apa yang sudah dilaporkan tidak sesuai," katanya. (*)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help