Mendagri Tanggapi Mengenai Penundaan Proses Hukum Peserta Pilkada 2018

Mendagri mengatakan pada prinsipnya pemerintah tak akan ikut campur dalam proses hukum yang dilakukan KPK terhadap calon kepala daerah

Mendagri Tanggapi Mengenai Penundaan Proses Hukum Peserta Pilkada 2018
Apfia Tioconny Billy/Tribunnews.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo 

BANGKAPOS.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pada prinsipnya pemerintah tak akan ikut campur dalam proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap calon kepala daerah.

Menurut dia, pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, agar KPK menunda dulu proses hukum terhadap calon kepala daerah, hanya sebatas himbauan.

"Saya kira kami tidak bisa mengintervensi. Walaupun kemarin sudah ada himbauan dari Pak Menko Polhukam," kata Tjahjo seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, Selasa (13/3/2018).

Tjahjo paham setiap institusi penegak hukum apakah kepolisian atau kejaksaan punya standar operasional prosedur sendiri-sendiri dan harus dihormati.

"Kepolisian, kejaksan, memang punya kebijakan untuk menunda sampai Pilkada tapi KPK tidak. Saya kira kan enggak bisa dipaksa. Saya punya SOP- nya, kan juga sulit," ujarnya.

Tjahjo pun mengungkapkan harapannya agar Pilkada 2018 menjadi pesta demokrasi bermartabat. Bebas politik uang, ujaran kebencian, hoaks dan fitnah.

"Untuk membangun proses Pilkada, pesta demokrasi yang bermartabat itu harus kita hilangkan politik uang, kampanye yang berujar kebencian. Mari kita adu program, adu konsep, adu gagasan," kata Tjahjo.

Polemik penetapan tersangka Pilkada Serentak 2018 bermula usai Wiranto meminta KPK untuk menunda rencana pengumuman tersangka korupsi peserta Pilkada Serentak 2018. Namun, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang justru menolak permintaan penundaan proses hukum tersebut.

Padahal, rencananya, pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan KPK pada pekan ini.

"Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

//
Halaman
12
Editor: Evan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help