Suap untuk Hakim dan Panitera PN Tangerang Diduga untuk Ubah Vonis

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan panitera pengganti PN Tangerang Tuti Atika diduga menerima suap dari dua advokat

Suap untuk Hakim dan Panitera PN Tangerang Diduga untuk Ubah Vonis
(Kompas.com/Robertus Belarminus)
KPK umumkan penetapan tersangka pasca OTT di Tangerang, Selasa (13/3/2018). 

BANGKAPOS.COM - Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan panitera pengganti PN Tangerang Tuti Atika diduga menerima suap dari dua advokat terkait pengurusan perkara perdata wanprestasi yang disidangkan di PN Tangerang.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, suap dari dua advokat yakni Agus Wiratno dan HM Saipudin tersebut diduga untuk mengubah putusan hakim agar perkara perdata wanprestasi yang disidangkan dapat dimenangkan.

Sebab, sebelum sidang putusan, advokat Agus Wiratno sudah mendapat informasi dari panitera pengganti Tuti Atika bahwa putusan hakim adalah menolak gugatan.

Sidang putusan rencananya digelar pada 27 Februari 2018. Akan tetapi, karena panitera pengganti tengah umrah, maka sidang putusan dijadwalkan pada 8 Maret 2018.

Pada 7 Maret 2018, Agus menyerahkan uang Rp 7,5 juta kepada Tuti sebagai ucapan terima kasih.

"Namun, uang tersebut dinilai kurang, sehingga akhirnya disepakati nilainya menjadi Rp 30 juta," kata Basaria, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Kekurangan Rp 22,5 juta disepakati diberikan kemudian. Namun, hingga tanggal 8 Maret 2018, Agus belum menyerahkan sisa kekurangan uang dan sidang putusan akhirnya ditunda menjadi 13 Maret 2018 dengan alasan hakim sedang ke luar kota.

Sehari sebelum persidangan, 12 Maret 2018, Agus menyerahkan kekurangan uang Rp 22,5 juta tersebut kepada Tuti.

"Setelah penyerahan uang, tim kemudian mengamankan AGS di parkiran PN Tangerang," ujar Basaria.

Dalam kasus ini, sebagai pihak yang diduga penerima, Hakim Wahyu dan Panitera Pengganti Tuti disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Agus dan HM Saipudin, sebagai pihak yang diduga pemberi, disangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kompas TV KPK masih memeriksa hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang ditangkap Senin (12/3)sore atas dugaan suap.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Suap Rp 30 Juta untuk Hakim dan Panitera PN Tangerang Diduga untuk Ubah Vonis"

//
Editor: Evan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help