Tahun 2018 Sekitar 800 Pejabat di Pemprov Babel Wajib Lapor LHKPN

Kalau sampai 31 maret yang belum melaporkan LHKPN, maka ada sanksi penundaan pencairan TPP

Tahun 2018  Sekitar 800 Pejabat di Pemprov Babel Wajib Lapor LHKPN
Bangka Pos/Krisyanidayati
Harrie Patriadie. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Harrie Patriadi menyebutkan tahun 2018 mendatang akan lebih banyak lagi penyelenggara negara yang harus melaporkan LHKPN.

"Tahun 2017, pejabat kita yang wajib lapor ada 259. 88 persennya sudah lapor sampai hari ini, kemungkinan 2018 akan nambah sekitar 800 yang wajib lapor LHKPN," katanya, Selasa (13/3/2018).

Ia menyebutkan, tahun 2018 yang wajib lapor LHKPN ialah eselon seluruh eselon II, III. Pejabat eselon IV di PUPR, Perkim,Bakuda, Bappeda. PPK APBN dengan anggaran diatas Rp 1 Miliar, PPTK APBD diatas Rp dengan anggaran 1 miliar.

Seluruh bendahara pendapatan dan bendahara pengeluaran yang mengelola APBN dan APBD diatas Rp 1 miliar. Bendahara pengeluaran pembantu yang mengelola APBN dan APBD anggaran diatas Rp 1 miliar.

Pejabat fungsional Auditor, pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan negara di daerah, pengelola ULP, dan pejabat terkait perzinan.

"Tahun 2018 yang wajib lapor, kemungkinan bisa 800 orang," katanya.

Ia mengatakan tahun 2017 bagi pejabat yang wajib lapor, tidak menyampaikan laporan maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan TPP.

"Kalau sampai 31 maret yang belum melaporkan LHKPN, maka ada sanksi penundaan pencairan TPP bulan Maret sampai dengan bersangkutan melaporkan," katanya.(*)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help