Ketua DPRD Bateng Setuju Bila Ada Perda Atur Pungutan Sekolah

Ketua DPRD Bangka Tengah Algafry Rahman mengatakan bahwa dirinya menyetujui apabila berencana memungut iuran penyelenggara pendidikan (IPP)

Ketua DPRD Bateng Setuju Bila Ada Perda Atur Pungutan Sekolah
Bangkapos/Riki Pratama
Ketua DPRD Bangka Tengah Algafry Rahman 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Riki Pratama

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Ketua DPRD Bangka Tengah Algafry Rahman mengatakan bahwa dirinya menyetujui apabila berencana memungut iuran penyelenggara pendidikan (IPP) ke siswa melalui payung hukum yaitu berupa Peraturan daerah (Perda).

Menurut Politisi Golkar ini dana yang ada disekolah tidak akan cukup membantu perkembangan siswa kalau tidak dibantu dengan biaya dari orang tua siswa. 

"Saya melihatnya persoalan kawan DPRD Provinsi untuk membantu sekolah ada keinginan menarik iuran, di dalam upaya membantu, karena biasanya ada sekolah mereka sudah bersepakat dengan orang tua murid ingin membantu iuran, tetapi takut tersandung yang namanya pungli,"jelas Algafry kepada wartawan, Jumat (23/3/2018)

Ia mengatakan bahwa, dengan adanya Peraturan pemerintah berupa Perda makan akan menjadi landasan hukum agar pihak sekolah yang sepakat dengan orang tua untuk membantu dalam biaya pengembangan anak di sekolah.

"Untuk menghindari itu, saya melihat perda itu bisa mempayungi,  dengan ada perda akan menjadi payung hukum, sekolah yang ingin rembukan antara pihak guru dengan orang tua dalam membantu proses belajar dan jangan sampai dikatakan pungli,"ujarnya

Namun menurutnya, aturan ini tidak mengikat kepada sekolah dan orang tua yang tidak ingin melaksanakanya.

"Artinya tidak mengikat bukan sebuah kewajiban , orang tua di pungut selama ada kesepakan baru boleh, kalau sekolah tidak mau tidak boleh di paksa, ini memudahkan yang mau saja, orangbtua prinsip ingin mengharapkan bantuan dari pemerintah, tetapi sepenuhnya tidak bisa,"lanjutnya

"Saya pikir itu dilakukan DPRD Provinsi karena ingin menjaga jangan sampai, ada juga masyarakat ingin mengkatkan subsidi silang, dalam membantu bagi yang kurang mampu, dan yang mampu dalam bersama sama untuk melaksanakan proses mengajar,"lanjutnya

Dimana, diberitakan sebelumnya Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) berencana memungut iuran penyelenggara pendidikan (IPP) ke siswa dengan besaran akan diatur dalam peraturan daerah. 

Pungutan ini akan dilakukan karena alokasi dana BOS ke SMU sederajat masih dirasakan sangat kurang. Ketua Komisi IV DPRD Babel, HK. Djunaidi mengatakan ada aturan dari pemerintah bahwa SMU sederajat boleh memungut iuran ke siswa.

Karenanya saat ini DPRD Babel membahas peraturan terkait pungutan tersebut.(*)

Penulis: Riki Pratama
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved