Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung Proses Hukum Pelaku Pegrusakan APK

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Belitung membuktikan bahwa tindakan merusak alat peraga kampanye (APK)

Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung Proses Hukum Pelaku Pegrusakan APK
Bangka Pos / Dede Suhendar
Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung yang terdiri dari Kasat Reskrim Polres Belitung AKP Robby Ansyari, Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung Heikal Fackar, perwakilan Kejaksaan Belitung MFR Anggoro melakukan konfrensi pers terkait dugaan tindak pidana pemilihan pengrusakan APK di kantor Panwaslu Kabupaten Belitung, Jumat (23/3/2018) 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Belitung membuktikan bahwa tindakan merusak alat peraga kampanye (APK) termasuk tindakan pidana pemilihan.

Satu orang pelaku berinisial UM (40) warga Tanjungpandan, Kabupaten Belitung telah diamankan dan diproses hukum karena diduga melakukan pengrusakan APK.

Berdasarkan barang bukti yang disita, UM telah merusak 11 spanduk dan satu baliho di beberapa titik di wilayah Kecamatan Tanjungpandan.

"Pengrusakan ini dilakukan pelaku sendiri tanpa ada yang menyuruh, tidak ada embel-embel apapun dan semua paslon ada yang jadi korban. Jadi motif sementara, ketidakpuasan pelaku karena tidak diberikan bahan kampanye dari paslon," ujar Kasat Reskrim AKP Robby Ansyari melalui konfrensi pers Sentra Gakkumdu di Kantor Panwaslu Kabupaten Belitung, Jumat (23/3/2018) sore.

Ia mengatakan, saat ini pihak kepolisian telah meminta keterangan dari 10 saksi dan proses penyidikan sudah memasuki tahap II ditambah penyitaan alat bukti.

Kemudian, tahapan selanjutnya Polres Belitung akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Belitung untuk mempertimbangkan mendatangkan saksi ahli.

Menurut Robby, pihak Kepolisian juga tidak menahan pelaku UM tetapi hanya dikenakan wajib lapor di Sentra Gakkumdu hingga perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Sedangkan untuk pasal yang disangkakan pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto pasal 69 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan minimal satu bulan maksimal enam bulan dan denda maksimal sebesar satu juta rupiah," katanya.(*)

Penulis: Dede Suhendar
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help