Musrenbang Bangka Barat Susun RKPD 2019

Musrenbang ini merupakan lanjutan proses perencanaan pembangunan untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten Bangka Barat.

Musrenbang Bangka Barat Susun RKPD 2019
Istimewa
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melaksanakan Musya¬≠warah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Gedung Graha Aparatur Kabupaten Bangka Barat, Selasa (27/3). 

MUNTOK, BANGKA POS - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melaksanakan Musya­warah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertempat di Gedung Graha Aparatur Kabupaten Bangka Barat, Selasa (27/3).

Acara yang berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 27-29 Maret 2018 ini dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2019 dengan tema “Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Dengan Pengembangan Sistem Agribisnis/Angroindustri Produk-produk Unggulan Daerah disertai Penyempurnaan Infrastruktur Pendukungnya”.

Musrenbang dibuka Bupati Bangka Barat, Drs H Parhan Ali, MM dan dihadiri Sekretaris Daerah Drs Yunan Helmi, M.Si, Danramil Mayor Inf M. Sahudi, Kajari Muntok Dr Neva Sari Susanti, SH, M.Hum, Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi Bangka Belitung, H Ferry Insani, Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Barat, Drs Ridwan, M.Si, Ketua PKK Bangka Barat Hj Annisa Parhan, Kepala OPD, Pimpinan BUMN dan BUMD.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan pelaksanaan Musrenbang ini merupakan lanjutan proses perencanaan pembangunan untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten Bangka Barat berdasarkan rancangan renja perangkat daerah hasil forum perangkat daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melaksanakan Musya­warah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Gedung Graha Aparatur Kabupaten Bangka Barat, Selasa (27/3).
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melaksanakan Musya­warah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Gedung Graha Aparatur Kabupaten Bangka Barat, Selasa (27/3). (Istimewa)

Proses penyusunan rancangan RKPD dilakukan melalui multi pendekatan yaitu politis, teknokratis, partisipatif serta bottom-up dan top-down dengan tujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar sektor maupun antar urusan pemerintah baik pemerintah desa, kabupaten, provinsi maupun pusat.

Penyusunan perencanaan pembagunan harus dilakukan dengan pendekatan mo­ney follows program priority dimana penganggaran harus benar-benar difokuskan pada program yang dijadikan pilar sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan sehingga diharapkan perangkat daerah dapat menyusun program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian indikator tujuan, sasaran dan program se­bagai penjabaran operasional dari visi dan misi RPJMD kabupaten bangka barat 2016-2021.

Capaian tersebut sangat penting karena setiap tahun harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD maupun Pemerintah Pusat melalui laporan ketera­ngan pertanggungjawaban, pelaksaan kewenangan diharapkan kepada perangkat daerah dapat mengoptimalkan pos anggaran yang berasal dari dana APBD provinsi melalui Dana Bantuan serta dari dana APBN melalui Dana Alokasi Khusus agar proses pemba­ngunan semakin optimal.

Hadir sebagai narasumber dalam sidang pleno 1 dan sesi diskusi Kepala BAPPELITBANGDA Bangka Belitung, H Ferry Insani yang menyampaikan terkait arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019.

Sementara itu Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Barat, Drs Ridwan, M.Si memberikan paparan tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD memiliki tujuan untuk menyepakati permasalahan pembangunan da­erah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati program kegiatan pagu indikatif indikator dan target kinerja serta lokasi, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan. (advertorial/may)

Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved